LombokPost – Ancaman gangguan produksi pangan akibat fenomena El Nino menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas harga di NTB.
Tak hanya mengandalkan operasi pasar, pengendalian inflasi kini diarahkan sejak sisi produksi hingga distribusi.
Kepala Kantor Perwakilan BI NTB Hario K Pamungkas mengatakan, strategi tersebut diperkuat melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Program ini merupakan penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan melibatkan sinergi berbagai kementerian dan lembaga.
Baca Juga: Forum KSSK NTB Perkuat Sinergi, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
“Ini merupakan sinergi Bank Indonesia dengan berbagai kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia,” kata Hario.
Menurutnya, penguatan pengendalian inflasi pangan menjadi penting untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat mengganggu produksi dan ketersediaan komoditas.
El Nino menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi karena dapat berdampak terhadap produktivitas pangan.
Dalam rapat GPIPS wilayah Bali dan Nusa Tenggara, sejumlah langkah strategis telah disepakati.
Salah satu fokus utamanya meningkatkan produksi dan produktivitas pangan di tengah ancaman perubahan kondisi cuaca.
Baca Juga: Mitsubishi Siapkan Dua Pajero Baru Berukuran Mini
Namun, peningkatan produksi saja dinilai belum cukup. BI juga mendorong penguatan distribusi dan rantai pasok.
Agar komoditas pangan dapat bergerak dari sentra produksi menuju konsumen dengan lancar.
“Karena itu, produksi dan distribusi harus berjalan bersama agar ketersediaan pangan tetap terjaga dan tekanan inflasi dapat dikendalikan,” jelas Hario.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil NTB Mara Kamin Siregar mengatakan, pihaknya terus memastikan stok beras aman sekaligus menjaga kelancaran distribusi.
Pihaknya bersama seluruh stakeholder terus melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan pasokan beras tetap tersedia, khususnya ketika kebutuhan masyarakat meningkat.
“Bulog siap mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan,” kata Regar.
Ia memastikan koordinasi bersama Bapanas, Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, dan pemerintah daerah terus dilakukan.
Pemantauan berkala juga dilakukan untuk memastikan beras tersedia di pasar tradisional maupun retail modern.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan Berita Lombok Post