LombokPost – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di NTB terus menunjukkan kinerja positif.
Hingga 31 Agustus 2026, realisasi KUR telah mencapai Rp 4,82 triliun atau 87,13 persen dari total plafon tahun ini sebesar Rp 5,539 triliun.
Pembiayaan tersebut telah menjangkau 108.995 debitur.
Namun, besarnya penyaluran KUR secara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti oleh pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Baca Juga: Sah! Komisi IX DPR RI Setujui Anggaran Badan Gizi Nasional Rp 240,20 Triliun untuk Tahun 2027
Hingga Agustus, KUR khusus PMI baru terealisasi sekitar Rp 94 juta atau Rp 0,09 miliar.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, penyaluran KUR di NTB masih didominasi pembiayaan untuk sektor usaha kecil dan mikro.
Skema KUR Mikro menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi mencapai Rp 2.781,76 miliar.
“Apabila kita lihat dari grafik, terutama yang mengambil KUR ini adalah kredit yang sifatnya plafon untuk kecil dan mikro,” kata Ratih.
Baca Juga: Konflik Transportasi Lokal-Online, Dishub NTB Mulai Siapkan Kajian
Selain KUR Mikro, penyaluran terdiri atas KUR Kecil Rp 1.341,45 miliar, Super Mikro Rp 287,97 miliar, UMi Rp 249,42 miliar, KUA Rp 18,91 miliar, serta Umi PRO1 Rp 2,93 miliar.
Sementara KUR PMI masih menjadi skema dengan realisasi paling kecil.
Secara bulanan, penyaluran KUR bergerak fluktuatif.
Realisasi Januari Rp 476,29 miliar, Februari Rp 548,60 miliar, Maret Rp 497,86 miliar, April Rp 580,88 miliar, Mei Rp 635,29 miliar, Juni Rp 721,66 miliar, Juli Rp 719,71 miliar, dan Agustus Rp 645,32 miliar.
Dari sisi sektor, perdagangan menjadi penyerap terbesar dengan kontribusi 38,45 persen. Pertanian dan kehutanan menyusul 36,70 persen.
Kemudian industri pengolahan 6,24 persen, real estate 5,93 persen, jasa kemasyarakatan dan hiburan 5,58 persen, serta akomodasi dan makan minum 2,59 persen.
Baca Juga: Perempuan PGRI Lobar Didorong Jadi Penggerak Sekolah Aman dan Nyaman
Meski nilainya masih kecil, mulai tersalurnya KUR PMI dinilai menjadi perkembangan penting.
Terlebih, PMI NTB memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.
“PMI kita menyumbang empat terbesar secara nasional. Sebelumnya tidak mendapat fasilitas KUR, sekarang sudah mulai ada penerima KUR dari PMI,” jelas Ratih.
Sebelumnya, Kanwil DJPb NTB telah menyusun policy brief mengenai belum maksimalnya akses pembiayaan bagi PMI.
Baca Juga: Lamine Yamal Klaim Ungguli Messi dan Ronaldo Soal Trofi di Usia Muda, Sebut Hanya Pele yang Selevel
Salah satu kendalanya berkaitan dengan mekanisme penghimpunan pembayaran dari penerima KUR PMI. Koordinasi dengan BP2MI kemudian dilakukan untuk mencari solusi.
Skema tersebut mulai berjalan setelah KUR PMI disalurkan melalui Bank NTB Syariah. Ratih berharap pola pembiayaan tersebut dapat diperluas dan diikuti perbankan lainnya.
“Harapan kami ini nanti bisa juga dilakukan oleh bank-bank yang lain,” tandasnya.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan Berita Lombok Post