BI Catat Undisbursed Loan Capai Rp 2.548 Triliun, Serapan Sektor Swasta Mulai Meningkat

Redaksi Lombok Post • Dipublikasikan Jumat, 25 September 2026 | 23:57 WIB
Ilustrasi uang Rupiah (Dok. Jawa Pos)
Ilustrasi uang Rupiah (Dok. Jawa Pos)

LombokPost — Komitmen kredit perbankan yang belum ditarik oleh debitur (undisbursed loan) masih bertahan di posisi tinggi. Hingga Juli 2026, nilainya tercatat mencapai Rp 2.548 triliun. Kondisi ini mencerminkan masih adanya dinamika antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) kredit, meski Bank Indonesia (BI) mencatat adanya peningkatan geliat dari sektor swasta.

Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan bahwa posisi undisbursed loan di kisaran Rp 2.500 triliun relatif stagnan. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh dua sisi utama pada pasar kredit.

”Terkait undisbursed loan, kita memang melihat 2500-an itu relatif flat. Faktornya dari dua sisi. Sisi supply sama sisi demand,” kata Destry di Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit hingga kuartal II 2026 sebelumnya banyak didorong oleh aktivitas belanja pemerintah. Namun, BI mencatat adanya pergeseran dengan mulai meningkatnya permintaan kredit dari sektor swasta. Perkembangan ini turut menjadi salah satu pertimbangan BI dalam menjaga kebijakan suku bunga.

Guna menjaga stabilitas sekaligus mendorong penyerapan kredit, BI mengoptimalkan instrumen lain, seperti pengelolaan biaya lindung nilai (hedging cost) dan kebijakan makroprudensial.

Tantangan Penempatan Likuiditas dan Kebijakan Insentif

Dari sisi penawaran, tantangan timbul akibat preferensi sebagian bank yang cenderung menempatkan likuiditas pada Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) saat permintaan kredit melambat.

Untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil, BI memberlakukan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Pendalaman Pasar Uang (PPU) sejak awal September. Melalui skema insentif dan disinsentif ini, bank yang mengalokasikan aset likuidnya secara berlebihan pada surat berharga tidak akan menerima fasilitas pengurangan Giro Wajib Minimum (GWM).

”Kami tahu memang Himbara sekarang yang paling aktif. Tapi, kami juga melihat ada beberapa bank yang demand-nya sudah mulai ada. Dengan appetite konsumen yang membaik dan sistem insentif dan disinsentif, kami bisa mendorong mereka untuk menyalurkan kredit kembali," ungkap Destry.

Pertumbuhan Kredit Didominasi Sektor Produktif

Berdasarkan data BI hingga pekan pertama September 2026, total insentif KLM yang dialokasikan kepada perbankan mencapai Rp 461,2 triliun. Rinciannya, sebesar Rp 338,2 triliun disalurkan melalui KLM financing channel dan Rp 123 triliun melalui KLM PPU.

Kinerja penyaluran kredit perbankan pada Agustus 2026 mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,65 persen secara tahunan (year-on-year/YoY), meningkat tipis dibandingkan posisi Juli 2026 yang sebesar 13,58 persen YoY.

Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit pada Agustus 2026 terutama ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 25,11 persen YoY, disusul kredit modal kerja sebesar 11,45 persen YoY, dan kredit konsumsi sebesar 5,07 persen YoY.

”Sebenarnya. ini hal yang bagus. Artinya, pertumbuhan kredit itu masuk ke sektor produktif. Buat kami, ini sinyal juga bahwa aktivitas ekonomi terus berputar dengan kapasitas ekonominya,” jelas Destry.

 

Editor : Redaksi Lombok Post
Sumber : Jawa Pos
Utang BI perbankan