15 Tahun OJK, Perang Melawan Rentenir dari Masjid hingga Pasar

Di titik inilah kerja OJK di NTB menjadi relevan untuk diceritakan. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menyebut, indeks inklusi keuangan nasional 80,51 persen, tapi indeks literasi baru 66,46 persen. Artinya, banyak orang sudah punya rekening, sudah pakai dompet digital, tapi belum benar-benar paham risikonya. Masih ada jarak 10,49 lagi lagi dari target inklusi 90 persen di 2025. 

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal pernah menyentil langsung kondisi ini. ”Masih banyak masyarakat kita belum memahami layanan keuangan formal, akhirnya jadi korban rentenir atau terjebak pinjol ilegal,” katanya.

Baca Juga: Nanang Samodra Sosialisasi 4 Pilar MPR RI VII, Bahas Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional

Di NTB, OJK tidak melawan dengan seminar di hotel. Mereka masuk lewat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). 

Program-programnya yang unik khas pun muncul, semisal Mawar Emas (Melawan Rentenir Berbasis Masjid). Ini adalah pembiayaan syariah tanpa bunga yang disalurkan lewat masjid. Sampai pertengahan 2025, sudah 4.981 penerima manfaat dengan total Rp 5,4 miliar. Sasarannya jelas, pedagang ultra mikro yang biasanya pinjam harian dari rentenir dengan bunga mencekik 20 persen.

Kedua, ada program Berkembang (Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga) di Lombok Timur. Dihimpun dari sejumlah sumber, data hingga triwulan III 2024 saja, 11.839 peternak sapi dan UMKM dapat modal kerja senilai Rp 154,5 miliar. Lombok Timur yang penduduknya 1,4 juta jiwa, terpadat di NTB memang jadi episentrum. 

Baca Juga: Kuasa Gelap: Perjanjian Darah Tayang 8 Oktober, Hadir di IMAX

Ketiga, ada Program Berseri di Mataram alias Bebaskan Masyarakat dari Sengsara Riba, yang adalah skema serupa untuk pelaku usaha ultra mikro di kota. Tiga program ini menjawab satu masalah klasik, masyarakat bukan tidak butuh bank, tapi butuh bank yang prosesnya cepat, syaratnya sederhana, dan tidak menakutkan. 

Oktober 2025 lalu, diadakan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Gerung, Lombok Barat. Ada 30 stan industri jasa keuangan, bazar UMKM, tapi juga donor darah, khitanan masal, cek kesehatan gratis, bahkan parade gendang beleq dan festival presean. 

Tahun sebelumnya, Pasar Keuangan Rakyat digelar di Lombok Timur. Polanya sama, OJK membawa bank, asuransi, fintech syariah langsung ke masyarakat. 

Baca Juga: Anggaran Pilkades Lombok Timur Serentak Rp 10,3 Miliar

Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo sempat mengatakan hal ini sengaja dilakukan pihaknya. ”Kalau edukasi hanya di kantor, yang datang hanya yang sudah literat. Kita harus jemput bola ke pasar rakyat,” tegasnya. 

Hasilnya, NTB diganjar TPAKD Award 2025 sebagai TPAKD Terbaik se-Nusra, Maluku dan Papua. Lombok Timur juga terbaik tingkat kabupaten. Penghargaan yang tidak main-main, menunjukkan kinerja di daerah ini sangat progresif. 

Inovasi paling menarik 15 tahun OJK di NTB justru datang dari pesantren. 

Baca Juga: Pemerintah Beri Suntikan BPJS Kesehatan Rp 20 Triliun, 52 Juta Peserta Tidak Aktif

OJK meluncurkan EPIKS alias Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah pertama di NTB di Ponpes Raudhatul Azhar Masbagik, Lombok Timur. Santri tidak hanya diajari fikih muamalah, tapi praktik jadi agen Laku Pandai, buka gerai keuangan syariah. 

Di Lombok Utara, ada EKI di Desa Bayan, desa adat yang jauh dari akses bank. Ada juga Ngeraos Solah (Ngobrol Literasi Keuangan Bersama OJK) yang sudah menyasar 139 desa/kelurahan di tujuh kabupaten/kota di NTB. 

Data hasil pemetaan menunjukkan siapa-siapa saja yang masih tertinggal. Mereka adalah warga usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun, tamatan SD, petani, peternak, nelayan di pedesaan. Kelompok inilah yang kini jadi fokus Gencarkan (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan). 

Baca Juga: Gubernur Terbitkan Kode Register 26 Desa Persiapan KLU

Dalam usianya yang menginjak tahun ke-15, OJK adalah layaknya usia remaja dengan pekerjaan rumah literasi masih besar. Di NTB, tantangannya berlapis, mulai dari geografis daerah berciri kepulauan, maraknya Pekerja Migran Indonesia yang butuh pelindungan keuangan, hingga godaan pinjol ilegal yang masuk lewat HP. 

 

Jika dulu orang menilai inklusi cukup dengan punya rekening, kini OJK NTB mendorong lebih jauh. Punya asuransi ternak sapi, punya tabungan pelajar lewat program Satu Rekening Satu Pelajar, hingga berani pakai QRIS di pasar tradisional. 

Di usia ke-15 ini, keberhasilan OJK tidak lagi diukur dari gedung tinggi di Jakarta, tapi dari seberapa banyak ibu-ibu di Poto Tano, di Bayan, di Masbagik, yang sudah berani mengatakan dirinya  tidak butuh rentenir lagi.