LombokPost-Kurang dari satu pekan lagi, even Pujawali dan Perang Topat di Pura Lingsar akan digelar. Tetapi menjelang even budaya tersebut, terjadi polemik soal kepanitiaan. Pemicunya, pihak Krama Pura Lingsar sudah lama tidak dilibatkan.
Selama ini, Pemkab Lobar lebih mempercayakan kepada pihak lain sebagai panitia. Sementara, Krama Pura Lingsar menganggap, merekalah yang paling pantas sebagai penyelenggara.
"Secara institusi kami memiliki hak, karena sejak tahun 1974 selalu melaksanakan piodalan atau Pujawali dan Perang topat sampai tahun 2016. Tetapi kini, pemda justru mengabaikan hak-hak kami dan malah berkoordinasi dengan pihak lain," kata Ketua Krama Pura Lingsar I Gede Suarta.
Untuk menyampaikan aspirasinya itu, pihak Krama Pura Lingsar bersama lima Banjar Pengamong Pura mendatangi Bupati Lobar Hj. Sumiatun, kemarin. Pada kesempatan itu, mereka agar diberikan ruang menjadi panitia Pujawali dan Perang Topat.
Gede Suarta mengatakan, lima banjar yang menjadi Pengamong Pura Lingsar bukan baru-baru ini, melainkan sudah ada sejak 50 tahun silam atau sekitar tahun 1974. Tetapi sayangnya, sejak tahun 2017, Pura Lingsar dan segala kegiatan yang ada di dalamnya, dikuasai secara paksa.
Ironisnya, kata Gede Suarta, setiap agenda rapat yang digelar Krama Pura selalu dibubarkan. Tetapi sejauh ini, belum ada penanganan yang serius dari Pemda Lobar. "Malah terkesan diadu domba,” sesalnya.
Kata dia, jika berbicara keabsahan, keberadaan Pengurus Krama Pura Lingsar lebih jelas. Mereka dipilih oleh lima banjar Pengamong, unsur Kepala Dusun se-Desa Lingsar, unsur Pemerintah Desa Lingsar, unsur Kecamatan Lingsar, Parisada Hindu Dharma Indones (PHDI) Kecamatan Lingsar dan PHDI Kabupaten Lobar.
Karena itu, Gede Suarta menegaskan, pihaknya keberatan dengan kepanitiaan saat ini. Apalagi, Krama Pura Lingsar sudah terlebih dahulu membentuk panitia, serta beberapa kali rapat persiapan. Seperti telah berkoordinasi dengan pihak Puri Pamotan di Cakranegara.
"Begitu mau finalisasi, kami dicegat oleh oknum. Bahkan dibentuk panitia tandingan, dan sekarang seolah berjalan dengan pihak Pemda Lobar. Ironisnya, unsur kepanitian tersebut justru melibatkan orang dari luar Lingsar yang natabene tidak paham dengan kearifan lokal di sana (Lingsar)," pungkasnya.
Terpisah, Plh Sekda Lobar M. Hendrayadi membenarkan adanya pertemuan pihak Krama Pura Lingsar dengan bupati. Dia mengusulkan, agar masalah ini sebaiknya diselesaikan di internal Pura Lingsar.
Tetapi karena kedua belah pihak meminta keputusan Pemda Lobar, maka dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan bersama para ahli untuk meminta masukan. "Baik dari hukum agama maupun hukum formal, kita akan undang untuk memberi masukan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Lingsar Sahyan berpendapat, masalah ini sebaiknya diselesaikan usai event Pujawali dan Perang Topat. Sebab, roundown acara sudah ada. ”Terlepas siapa panitianya, dijalankan saja dulu. Jangan sampai mempengaruhi event nasional ini," tutupnya. (bib/r3)
Editor : Rury Anjas Andita