LombokPost-Pegiat sampah atau lingkungan ikut menyoroti kabar akan ditutupnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok.
Paizul Bayani, seorang pengelola bank sampah Kekait Berseri mendukung keputusan penutupan TPA tersebut.
Hal tersebut seharusnya bisa ditangani dengan program Ijo Nol Dedoro milik Pemkab Lobar.
Tapi hingga saat ini program itu hanya slogan saja.
”Belum secara keseluruhan baru sebatas slogan saja. Seperti Ijo Nol Dedoro itu nggak jelas cuma gaya-gaya an saja. Kalau kami protes paling larinya kami tidak punya dana,” ujarnya.
Menurut Paizul, ini adalah pekerjaan rumah bagi Lobar untuk penanganan sampah secara mandiri.
Karena pengelolaan sampah di Lobar masih jauh dari harapan. Kelompok pengelola sampah atau penggiat lingkungan berjalan sendiri.
”Dengan catatan pemerintah menggencarkan kembali gerakan pengolahan sampah dari rumah tangga. Karena kalau tidak ada sistem atau regulasi yang jelas maka penutupan tersebut akan menimbulkan permasalahan baru,” katanya.
Paizul menjelaskan, pemkab bisa saja melakukan pengelolaan sampah tanpa beban fiskal daerah yang selalu menjadi alasan seperti dengan melibatkan desa-desa.
Karena setiap desa punya dana desa (DD) yang dikhususkan untuk penanganan sampah.
”Ini sangat bisa, ketimbang setiap desa belinya dump truck semua maka sulit konsep 3R berjalan,” ucapnya.
Selain itu, pemerintah juga bisa menggencarkan gerakan pengolahan sampah dari rumah tangga.
Agar sebelum rencana penutupan tersebut, masyarakat sudah bisa mengolah sampahnya secara mandiri.
Kemudian diperlukan edukasi dan terapkan konsep bank sampah sebagai wadah atau tempat edukasi masyarakat untuk pengelolaan sampah. Agar mempunyai nilai secara ekonomi berkelanjutan.
Namun pemda dan masyarakatnya hingga saat ini masih menerapkan sistem lama.
Dengan pengangkutan sampah rumah tangga yang kemudian dikumpulkan dan dibawa langsung ke TPA Kebon Kongok.
”Sistem yang lama angkut buang saja. Tidak ada gerakan pengurangan atau konsep 3R tidak jalan,” terangnya.
Paizul menyatakan, apabila TPA tidak ditutup maka sangat membahayakan warga sekitar.
Baik secara estetika lingkungan maupun kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal disekitar TPA.
”Iya, semestinya harus dibenahi dari yang paling bawah,” tandasnya.
Senada dengan itu, Koordinator Umum Lombok Care Community Pasek Arianta mengatakan Lobar dan Mataram bergantung dengan TPA Kebon Kongok.
Penutupan TPA membuat penanganan sampah terhambat dan akan menumpuk di TPS masing-masing daerah.
”Ya semoga pemerintah punya solusi,” harapnya.
Pasek menyarankan TPS di masing-masing Lingkungan, desa atau kelurahan mempunyai sistem pengolahan sampah untuk mengurangi sampah yang akan diangkut.
Seperti yang disebutkannya, Mataram mempunyai TPST di Sweta.
Tapi belum mampu mengurangi secara signifikan sampah yang dihasilkan.
Sama seperti Lobar, yang memiliki TPST di Batulayar.
”Saya belum tahu perkembangannya, tapi waktu pembukaannya saya hadir,” ucapnya.
Menurut Pasek, secara garis besar penanganan sampah di Lobar belum maksimal.
Terutama pada tahap edukasi pada masyarakat, Pemerintah juga harus menghidupkan TPS 3R dan mengembangkan lebih banyak untuk mengurangi sampah.
”Kendala kurangnya sarana dan edukasi di tiap lingkungan. Ya kesadaran dan pengetahuan harus terus ditumbuhkan,” katanya.
Dengan adanya penutupan TPA ini, langkah terakhir yang menjadi solusi pemerintah adalah mencari lahan pengganti. Jangan sampai sampah menumpuk di masing-masing lingkungan.
”Jangan sampai petugas kebingungan mencari solusi sendiri, masyarakat mencari solusi sendiri kemudian membuang sampah di tempat yang bukan tempatnya. Seperti sungai, jembatan, lahan lahan kosong pinggir jalan,” tandasnya.
Terpisah, Tenaga Pusat Daur Ulang (PDU) Lingsar Diki Wahyudin mengatakan sampah yang bisa didaur ulang di PDU hanya sekitar 10 persen.
Sisanya menjadi gunungan sampah yang langsung dibuang ke TPA Kebon Kongok.
”Itu karena TPS tidak difungsikan secara optimal,” pungkasnya. (chi/r12)
Editor : Kimda Farida