LombokPost-Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) Nauvar Furqony Farinduan dan Hj Khairatun (Farin-Khairatun) tampil lepas dalam debat kedua yang digelar KPU Lobar, Rabu (13/11) malam. Pasangan calon kepala daerah dengan akronim Rintun ini dinilai unggul dalam penguasaan materi dan panggung.
Kordinator Tim Pemenangan Farin-Khairatun, H Muhazzam Fadly mengaku puas dengan penampilan paslon nomor urut 1 ini. Kemampuan Farin menjawab pertanyaan baik dari panelis maupun calon lain sangat mengesankan dan tepat sasaran.
”Farin ini kan satu-satunya calon Bupati Lombok Barat dengan latar belakang pendidikan S3 dengan gelar MBA. Farin juga merupakan sarjana S2 lulusan luar negeri, yakni lulusan Management Development Institute of Singapore (MDIS), Singapura,” papar Muhazzam.
Tema debat yang digelar di Hotel Merummata Senggigi, Kecamatan Batulayar ini adalah Sinergitas Kebijakan Strategis Pemerintahan Pusat dengan Daerah serta Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.
Dalam penyampaiannya, Farin memastikan bahwa visi misi, program strategis dan arah kebijakan Rintun telah sejalan dengan asta cita dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJPD provinsi dan Kabupaten Lobar.
”Untuk menyukseskan program pusat, pemda akan bersinergi dalam mewujdukan Lobar Juara di bidang stabilitas sosial budaya, infrastruktur, supremasi hukum, lingkungan hidup, kebencanaan dan lain sebagainya,” ujar Khairatun menambahkan.
Saat debat, ketika panelis bertanya soal tambang ilegal di Sekotong yang ditutup paksa KPK, Farin dengan tegas mengatakan, tambang ilegal harus mendapat tindakan tegas dari aparat. Lantas mengenai peluang pertambangan sebagai salah satu sumber PAD Lombok Barat, dia berpendapat lebih baik menyerahkan hal itu ke pemerintah provinsi dan pusat.
”Biar mereka (pemprov dan pusat, Red) yang kaji karena memang kewenangan izin pertambangan ada di sana,” tegas Farin.
Menurut Farin, tadinya hanya ada dua sektor unggulan di Lombok Barat yang menjadi sumber PAD potensial dan harus dioptimalkan yakni sektor pertanian dan pariwisata. Namun berjalannya waktu masuk potensi pertambangan di Lombok Barat.
Namun seperti yang dikatakan di awal, sektor tambang ini menjadi ranah pusat dan provinsi. ”Kami dari pemerintah daerah akan tetap mendukung, baik itu penindakan tegas tambang ilegal maupun pemberian izin baru tambang legal, termasuk keberadaan tambang rakyat nantinya. Kami serahkan kewenangan ke pusat dan provinsi,” ucap Farin menjawab pertanyaan panelis.
Selain itu, Farin mengingatkan jika sektor tambang tidak boleh mengganggu ekonomi biru maupun sektor pariwisata pesisir. ”Tidak boleh ada limbah yang merusak ekosistem, karena akan sangat mengganggu potensi sektor pariwisata dan pertanian yang selama sudah terbukti mampu mendongkrak PAD Lombok Barat,” tegasnya. (ida/r12)
Editor : Akbar Sirinawa