Indikator kerawanan dipicu sejumlah faktor. Seperti cuaca, geografis hingga faktor sosial politik karena rawan gesekan antar pendukung setiap paslon.
”Dari semua indikator itu, sebetulnya semua TPS masuk kategori rawan,” kata Ketua Bawaslu Lobar Rizal Umami, Jumat (22/11).
Kondisi cuaca, misalnya, saat ini sudah masuk musim hujan. Hari H pemungutan suara 27 November sangat rentan mengalami hujan lebat disertai angin kencang.
Kondisi itu rentan menimbulkan gangguan.
Apalagi semua logistik pilkada rawan rusak jika terkena air. Khususnya surat suara dan kotak suara.
”Bagaimana kalau siang hari nanti hujan. Potensi bahaya ini harus diantisipasi sajak dini,” papar Rizal.
Kerawanan lainnya karena letak geografis. Disampaikan, tidak sedikit pemilih yang rumahnya jauh dari lokasi TPS.
Banyak di antaranya yang harus melewati bukit untuk menuju TPS.
Kendala geografis banyak terjadi di wilayah Kecamatan Sekotong, Gunungsari dan Lembar yang kontur daerahnya berbukit.
Lokasi yang jauh ini rentan menimbulkan persoalan.
Bawaslu meminta KPU untuk memberikan kelonggaran bagi sejumlah TPS. Misalnya dengan cara mendekatkan TPS ke rumah warga supaya mudah dijangkau saat memberikan hak suara.
”Karena TPS ini susah diakses oleh pemilih sebaiknya ada kelonggaran dari KPU untuk mendekatkan TPS ke rumah warga,” ujarnya.
Faktor lain yang tidak kalah berbahaya karena rawan gesekkan antar pendukung.
Ini terjadi di TPS yang berdekatan dengan kediaman paslon, tim suksesnya atau pendukungnya.
Apalagi satu TPS berisi 600 pemilih. Itu gabungan dari Pilbup Lobar dan Pilgub NTB.
Jumlah pemilih yang besar itu rentan menimbulkan gesekkan.
Untuk mengantisipasi kerawanan tersebut, Bawaslu Lobar telah menyiapkan berbagai strategi.
Seperti patroli pengawasan, konsolidasi dengan pemangku kepentingan, sosialisasi politik kepada masyarakat, serta kolaborasi dengan pemantau pemilu, organisasi masyarakat dan tokoh agama.
”Kami juga mendirikan posko pengaduan masyarakat serta mengirimkan surat ke KPU dan jajarannya terkait TPS yang berpotensi rawan,” tegas Rizal.
Seiring makin dekatnya pencoblosan, Bawaslu Lobar terus menerima laporan dugaan pelanggaran.
Sejauh ini sudah lima laporan masuk ke lembaga pengawas pemilu itu.
Semuanya menyangkut politik uang. Dari lima laporan, dua tidak diregister karena tidak memenuhi unsur formil dan materil.
Sedangkan tiga laporan dilakukan penanganan dan diteruskan ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Lobar.
Termasuk dugaan bagi-bagi uang dan stiker salah satu paslon yang dilakukan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Dusun Labuapi Selatan.
”Hari ini kami sudah jadwalkan pemanggilan terlapor, pelapor dan saksi-saksi,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Lobar Lalu Rudi Iskandar mengakui sejumlah wilayah rentan terjadi kerawanan karena cuaca dan letak geografis.
Kondisi itu terjadi di Gunungsari, Batulayar, Sekotong dan Lembar.
”Sebisa mungkin pendirian TPS tidak dilakukan di daerah banjir dan berpotensi tergenang. Kalau itu terjadi kami akan pindah ke tempat yang aman,” kata Rudi.
KPU juga melakukan mitigasi risiko terutama yang berkaitan dengan distribusi logistik dari gudang ke TPS.
Saat ini yang menjadi fokus perhatian saat distribusi adalah jalur atau medan pendistribusian.
Untuk menembus medan yang berisiko, KPU menggunakan transportasi yang memadai. Sehingga pengiriman logistik bisa tepat waktu sampai ke TPS.
”Misalnya jalan banjir atau tergabung ini sudah kami antisipasi,” pungkasnya. (mar/r12)
Editor : Kimda Farida