LombokPost-Bupati Lombok Barat (Lobar) terpilih Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menyambut gembira rencana pelantikan kepala daerah pada 6 Februari nanti.
Hal itu diputuskan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Mendagri, KPU RI, Bawaslu, dan DKPP.
Jadwal tersebut diperuntukkan bagi daerah yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kabupaten Lobar sendiri tidak ada pasangan calon (paslon) yang mengajukan gugatan PHP ke MK.
”Saya bersyukur dan gembira mendengar keputusan DPR dan pemerintah yang mempercepat pelantikan bupati dari jadwal sebelumnya,” kata LAZ kepada Lombok Post.
Sebelumnya beredar rumor bahwa pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 mundur menjadi Maret. Karena menunggu daerah lainnya yang kini masih bersengketa di MK.
Tapi hasil rapat kerja Komisi II DPR RI tersebut memperjelas rencana pelantikan yang memutuskan menjadi 6 Februari.
Adapun pelantikan kepala daerah yang masih bersengketa akan dilakukan pelantikan setelah putusan MK yang berkekuatan hukum tetap.
”Hasil terakhir dari proses pilkada ini kan tahapan pelantikan. Tentu ini yang kami tunggu-tunggu agar bisa langsung bekerja untuk masyarakat Lobar,” papar Zaini.
Dirinya mengaku tidak sabar ingin segera bekerja untuk masyarakat Lobar. Berbagai program kerja dan janji kampanye yang pernah disampaikan ingin segera direalisasikan.
Termasuk konsep sejahtera dari desa itu segara diwujudkan. Tujuan akhirnya ingin membawa Lobar menjadi daerah yang maju, mandiri dan berkeadilan.
”Semakin cepat pelantikan, tentu semakin cepat kami bekerja merealisasikan janji dan program kampanye,” tandasnya.
Sementara itu, Kabag Pemerintahan Setda Lobar Rosaria Indah mengatakan pihaknya sudah mengikuti hasil rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Mendagri via online.
Setelah rapat pihaknya langsung berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan Pemprov NTB.
Dijelaskan, SK KPU Lobar terkait penetapan pasangan Lazadha sebagai bupati dan wakil bupati terpilih sudah diserahkan ke Gubernur NTB. Setelah itu SK disampaikan ke Mendagri melalui gubenur.
”Sekarang dokumen usulan pelantikan sudah ada di Mendagri. Lombok Barat satu dari 225 kabupaten/kota yang sudah mengajukan usulan pelantikan,” jelas Rosaria.
Berdasarkan hasil keputusan rakat kerja Komisi II kemarin, dipastikan bahwa pelantikan dilakukan serentak di Istana Negara.
Pelantikan jadi satu dengan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati se-Indonesia.
Pelantikan akan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto.
”Jadi saat ini daerah tinggal menunggu undangan pelantikan saja dari Istana,” pungkasnya. (mar/r8)
Editor : Kimda Farida