LombokPost-Proyek pembangunan Bendungan Meninting di Desa Bukit Tinggi dan Desa Dasan Geria Lombok Barat segera rampung. Setelah diberikan waktu perpanjangan dua kali, bendungan yang semula ditargetkan selesai Juni 2024 lalu kini akan diresmikan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Bendungan Meninting Lalu Asgar yakin jika target pengerjaan bendungan bisa selesai bulan ini. ”Insya Allah target Maret bisa terselesaikan semuanya. Mudahan cuaca cerah terus agar secara fisik bisa kami tuntaskan,” ucapnya kepada Lombok Post, Rabu (26/3).
Secara fisik, progres pengerjaan bendungan dikatakannya sudah mencapai 100 persen. Saat ini, BWS Nusa Tenggara I intens melakukan rapat koordinasi dengan kementerian pusat untuk memonitor penuntasan pekerjaan finishing. ”Tubuh bendungan sudah 100 persen. Kami masih persiapan izin sertifikat impounding dengan pembina pusat dan evaluasi tahap akhir untuk persiapan pengisian (bendungan),” jelasnya.
Bendungan Meninting dibangun 2019 lalu dengan anggaran fantastis sekitar Rp 1,4 triliun. Pembangunan bendungan ini masuk dalam proyek setrategis nasional (PSN) yang dikerjakan multiyears. Kehadiran bendungan ini diharapkan bisa menuntaskan persoalan irigasi pertanian maupun kebutuhan air minum masyarakat NTB yang ada di Pulau Lombok.
Proyek yang terbagi menjadi dua paket ini dikerjakan PT Hutama Karya dan PT Nindya Karya. Karena molor dari waktu yang seharusnya, pelaksana proyek telah dikenai denda Rp 1 per mil terhitung mulai 1 Januari hingga 31 Maret mendatang.
Terpisah, Kepala Dinas PUTR Lombok Barat Lalu Winengan mengaku pihaknya akan menemui BWS Nusa Tenggara I terkait persoalan Bendungan Meninting. Pemkab Lobar akan berkoordinasi mengenai apa saja yang dibutuhkan pihak BWS agar proyek ini bisa selesai secepatnya sehingga manfaatnya bisa dinikmati masyarakat Lobar.
”Kami akan lakukan koordinasi. Saya pikir sejauh ini semua persoalan sudah dicarikan solusinya, termasuk mencari tanah urug untuk finishing,” kata Winengan.
Dia juga menaruh keyakinan jika bendungan ini akan selesai dikerjakan bulan ini. Terlebih proyek ini mendapatkan pendampingan dari Tim PPS Kejati NTB. Sehingga apa yang menjadi ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan pasti akan dibantu tim PPS mencari solusinya.
”Kalau untuk pembayaran lahan dan sebagainya itu sudah selesai. Kalau belum, pasti teriak warga. Buktinya kan sekarang aman-aman saja,” tandasnya. (ton/r8)
Editor : Prihadi Zoldic