LombokPost-Kisruh yang terjadi di tubuh PMI Lombok Barat hingga saat ini belum ada titik terang. Di tengah polemik musyawarah kabupaten (Muskab) yang sempat memanas dengan aksi walk out pengurus PMI, beberapa waktu lalu, kini muncul penunjukkan Plt Ketua PMI yakni Fahrul Mustofa oleh PMI NTB. Hal ini dipertanyakan sejumlah pengurus dan relawan PMI Lobar.
”Jadi tidak ada plt di AD/ART. Kami heran ada plt bisa terbit,” tanya Relawan PMI Lobar Samsurizal.
Menurut pria yang menjadi panitia muskab PMI Lobar tersebut, tidak ada pasal per pasal yang menerangkan PMI dipimpin pelaksana tugas. Apabila ada cabang atau kabupaten/kota tidak melaksanakan muskab selama tiga bulan berturut-turut, PMI daerah dalam hal ini provinisi yang seharusnya turun untuk melaksanakan muskab selanjutnya.
Terkait kekisruhan PMI Lobar saat ini, dia menjelaskan itu bermula dari Muskab ke-14 di Hotel Jayakarta pada 23 Maret lalu. ”Kami ditunjuk sebagai panitia melaksanakan muskab sesuai AD/ART. Kami juga bingung setelah terbentuk dan terpilih ketua baru, kemudian ada beberapa pihak yang tidak mengakui muskab tersebut,” herannya.
Keabsahan muskab sudah didukung 10 ranting yang sudah memiliki hak suara. Namun dia menyayangkan PMI NTB dan pengurus ranting tiga kecamatan walk out karena menganggap pelaksaan muskab tidak sah.
”Hasilnya sudah kami inventarisir dan kami buatkan berita acara. Sudah kami laporkan ke PMI provinsi,” sebutnya.
Dari 12 orang yang menandatangi absensi pelaksanaan muskab, 10 orang disebut Samsurizal mendukung Tarmizi sebagai Ketua PMI. Wakil Ketua DPRD Lobar itu dikatakannya dipilih secara aklamasi karena hanya dia yang saat itu disebut memenuhi syarat. ”Yang daftar cuma satu padahal awalnya ada informasi tiga kandidat. Namun tiga kali kami lakukan skors, hanya satu calon yang ada,” kata dia.
Sementara Tarmizi sebagai calon ketua PMI Lobar mengatakan dirinya sebagai ketua terpilih berdasarkan Muskab PMI tanggal 23 Maret siap mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam organisasi. ”Keterpilihan saya juga sebenarnya dalam forum itu berjalan demokratis. Artinya semua syarat sudah terpenuhi,” ucapnya.
Kemudian terkait penunjukan Plt Ketua PMI Lobar, Tarmizi mengaku tidak begitu paham dengan mekanismenya. Terutama dalam legalitas secara hukum. ”Yang jelas kami ini melaksanakan apa yang menjadi keputusan bersama. Kami sudah mengusulkan kepengurusan ke provinsi agar ditandatangani SK terbaru berdasarkan Muskab 23 Maret lalu,” lanjutnya.
Jika memang tidak ada keputusan pengurus wilayah PMI NTB selaku pemberi SK kepada kepengurusan tingkat kabupaten, pihaknya akan mencoba mencari petunjuk arahan dari PMI pusat. Termasuk dia akan menghadap ke jajaran pimpinan pemprov dan kabupaten dalam hal ini gubernur dan bupati meminta petunjuk. ”Karena beliau masuk dalam kepengurusan sebagai dewan pelindung,” tandasnya.
Baca Juga: Siap-siap Viral, CCTV Intai Warga Kota Bima Buang Sampah Sembarangan
Diketahui, dalam Muskab PMI Lobar 23 Maret lalu, sejumlah pengurus ranting hingga pengurus PMI NTB memilih walk out dari acara tersebut. Lantaran ada beberapa protes dari pengurus ranting yang tidak menerima kepengurusan SK. Muskab ini yang kemudian dianggap prematur atau tidak sah. (ton/r8)
Editor : Pujo Nugroho