LombokPost - Jumlah penduduk di Lombok Barat (Lobar) bertambah setiap tahunnya.
Sehingga perubahan data administrasi kependudukan terus dimutakhirkan.
Pemkab Lombok Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) menggelar rapat koordinasi (rakor) kependudukan tahun 2025.
Rakor ini membahas tentang berbagai kendala dan solusi dalam persoalan administrasi kependudukan (Adminduk).
”Data Adminduk ini sangat penting karena merupakan modal dasar dalam mengambil kebijakan nasional dan daerah terkait berbagai sektor dan persoalan yang ada,” jelas Wakil Bupati Lobar Nurul Adha.
Wabup meminta Dinas Dukcapil dan pihak terkait menyelesaikan data adminduk dengan cermat dan tepat.
Karena tertib adminduk adalah modal dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Nurul Adha mengapresiasi langkah yang dilakukan dinas dukcapil dalam menyelesaikan data adminduk.
Menurutnya langkah dukcapil melalui kemitraan dengan desa melalui kios adminduk ini sangat mempermudah masyarakat dalam mengurus adminduk.
Terobosan seperti ini sangat dibutuhkan untuk memudahkan masyarakat.
”Tentunya dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan tertib adminduk. Kami apresiasi langkah langkah yang dilakukan dukcapil,” ujarnya.
Ummi Nurul, sapaanya mengatakan data adminduk ini merupakan data dasar satu data Lombok Barat.
Berbagai kebijakan seperti pengentasan kemiskinan, stunting, dan intervensi kemiskinan dibutuhkan data adminduk yang akurat.
Sehingga langkah-langkah dukcapil untuk memperbaiki data adminduk melalui pembuatan SOP dan pelayanan yang maksimal sangat penting untuk Lombok Barat kedepan.
Sementara Kepala Dinas Dukcapil Saeful Ahkam dalam laporannya mengatakan rapat koordinasi Kependudukan ini dilaksanakan setiap tahun.
Namun di tahun 2024 lalu tidak dilaksanakan karena ada efisiensi anggaran dan ada agenda politik nasional. Pihaknya menghindari adanya kegiatan yang bersifat pengumpulan masa.
Ahkam mengatakan jumlah penduduk Lobar saat ini mencapai 762.757 jiwa per April 2025. Sementara wajib KTP sebesar 536.489 jiwa.
”Jumlah operator Kios Adminduk desa sebanyak 90 desa yang semestinya 104 desa dimana sisanya perlu ada advokasi lebih lanjut agar lebih aktif lagi,” ujarnya.
Selain itu Dinas Dukcapil juga memiliki operator adminduk di tujuh puskesmas dari 21 puskesmas dan tig rumah sakit yaitu RSUD Tripat, RSUD Awet muda dan Rumah Sakit Mitra Medika.
”Ini semua sangat membantu kami dalam pendataan adminduk,” tandasnya. (ton/r8)
Editor : Siti Aeny Maryam