LombokPost - Banyaknya perumahan yang dibangun di wilayah Lombok Barat (Lobar) khususnya wilayah penyangga membuat migrasi penduduk yang cukup besar terjadi.
Sayangnya, banyak warga yang tinggal dan menetap di Lobar sampai saat ini justru belum memiliki KTP Lobar. Hal ini membuat Dinas Dukcapil Lobar sejak beberapa bulan lalu menjemput bola membantu warga melakukan perekaman hingga pindah administrasi kependudukan.
”Banyaknya pemukiman baru menyebabkan peningkatan jumlah penduduk dan kompleksitas administrasi kependudukan. Terdapat banyak sekali penduduk nonpermanen yang tidak melapor ke Disdukcapil,” jelas Kepala Dinas Dukcapil Lobar Saeful Ahkam, Jumat (16/5).
Data Dinas Dukcapil Lobar, banyak ditemukan penghuni perumahan yang sudah menetap melebihi satu tahun tapi tidak merubah alamat pada KTP dan KK.
Sehingga, upaya penataan administrasi kependudukan difokuskan pada sosialisasi dan fasilitasi percepatan kepemilikan dokumen kependudukan berupa pendaftaran penduduk nonpermanen dan pemindahan alamat ke Lombok Barat bagi yang menetap sudah melebihi 1 tahun.
”Sabtu dan Minggu ini kami komunikasi dengan kades melakukan uji coba di Perumahan Lingkar Muslim, Sudak Palace, dan Citra Persada. Kami akan tempatkan dua orang di masing-masing perumahan melayani warga pindah KK dan KTP,” jelasnya.
Warga perumahan yang belum memiliki KTP Lobar akan didata dan dilayani. Kemudian pada Senin (19/5), petugas akan akan kembali membawakan mereka dokumen KTP atau KK Lobar.
”Hari ini tim melaporkan perekaman sore di Desa Bajur. Ada lansia yang dilayani dua orang dan penyandang disabilitas dua orang,” lanjutnya.
Penduduk nonpermanen disebut Ahkam menghadapi kerentanan. Kaitannya dengan layanan kesehatan BPJS Kesehatan.
Bagaimana mereka bisa mendapatkan faskes terdekat ketika KTP-nya luar Lobar. Ini bisa menjadi persoalan yang mesti diperhatikan.
Lebih lanjut, Ahkam memaparkan jika penataan administrasi kependudukan warga perumahan akan berimbas secara positif terhadap demografi kependudukan. Terutama untuk DPT dalam pemilu, penambahan kuantitas penduduk sebagai indikator utama dalam penetapan alokasi dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD).
Berdampak juga terhadap pertumbuhan ekonomi, dan lainnya. ”Selain berdampak positif, juga negatif akibat kompleksitas persoalan lingkungan dan sosial budaya,” urainya.
Strategi penataan administrasi kependudukan yang disiapkan dukcapil diantaranya sosialisasi dan fasilitasi kepada penduduk. Terutama di perumahan baru, untuk penerbitan KTP dan penataan RT/RW.
Ada juga pendekatan online dan manual untuk pendataan penduduk, dengan prioritas pada penduduk non-permanen.
Kemudian ada operasi yustisi sebagai langkah terakhir untuk penertiban administrasi kependudukan, dengan dukungan payung hukum yang kuat, akan disampaikan ke Komisi I DPRD Lobar untuk dirancang Raperda Kependudukan. (ton/r8)
Editor : Rury Anjas Andita