LombokPost - Nasib apes dialami para perangkat Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Perangkat desa mulai dari kepala urusan (kaur) hingga kepala dusun (kadus) belum menerima gaji selama lima bulan sejak awal 2025. Hal ini disebabkan kasus dugaan korupsi yang menyeret kepala desa.
”Memang betul (belum dibayarkan gajinya). Makanya kami harus menyelesaikan APBDes, wajib selesai minggu ini. Kalau ini belum selesai belum bisa dibayarkan,” jelas Penjabat Kades Jembatan Kembar Agus Sutrisman kepada Lombok Post.
Sutrisman yang juga menjabat Camat Lembar ini diamanahkan menjadi Penjabat Kades Jembatan Kembar setelah bupati memberhentikan mantan Kades Amirullah secara resmi beberapa hari lalu. Lantaran, Amirullah diduga melakukan berbagai pelanggaran hingga diduga terlibat korupsi dana desa yang kini ditangani APH. Kini tugas utama Sutrisman adalah menyelesaikan APBDes sesegera mungkin mengingat batas waktu yang mepet.
”Dari awal tahun belum dibayar. Insya Allah target kami pertama menyelesaikan APBDes,” jelas Sutrisman.
Pemberhentian Kades Jembatan Kembar berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh dinas bersama tim kabupaten selama tiga tahun terakhir. Evaluasi tersebut didasari laporan yang diterima pemda dari BPD Jembatan Kembar. Kades dinilai telah melanggar sumpah jabatan yang diatur dalam perundang-undangan.
Tim evaluasi kabupaten, yang terdiri dari Inspektorat dan PMD, menemukan sejumlah catatan dugaan pelanggaran, salah satunya adalah penyalahgunaan anggaran desa. Dugaan korupsi anggaran desa ini mencapai lebih dari ratusan juta rupiah dan saat ini sedang dalam penanganan Polres Lobar.
Sementara Kasatreskrim Polres Lobar AKP Lalu Eka Arya yang dikonfirmasi terkait penanganan kasus dugaan korupsi dana Desa Jembatan Kembar hingga kemarin belum merespons. Apakah kasus tersebut sudah naik penyelidikan atau penyidikan. (ton/r8)
Editor : Siti Aeny Maryam