Capaian membanggakan ini merupakan bukti nyata dari kerja keras, disiplin, dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan NTB di Mataram pada Selasa (27/5). Penyerahan LHP ini dilakukan Kepala BPK Perwakilan NTB Suparwadi kepada Wakil Bupati Lobar Nurul Adha didampingi Wakil Ketua DPRD Lombok Barat TGH Hardiatullah, serta para Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-NTB.
"Kami bersyukur atas opini WTP dari BPK RI ini. Hal ini sebagai hasil dari Pemeriksaan atau LHP atas LKPD Kabupaten Lombok Barat," ujar Wakil Bupati Lobar Nurul Adha.
Dia juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada BPK Perwakilan NTB atas pemeriksaan yang telah dilakukan. Ummi Nurul, sapaannya menegaskan bahwa opini WTP ini bukan hanya sekadar penghargaan, melainkan tolok ukur kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Lebih lanjut, Ummi Nurul menjelaskan bahwa keberhasilan meraih opini WTP ke-11 ini adalah hasil dari kerja keras dan kolaborasi semua pihak. Dia menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras dan disiplin dalam mengelola anggaran sesuai standar akuntansi pemerintah.
Harapannya, opini WTP ini dapat terus dipertahankan dan kerja nyata yang dilakukan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Lombok Barat.
"Ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi semua pihak sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dapat memperoleh opini WTP untuk yang ke-11 kali dari BPK RI. Mari kita terus kerja keras dan kerja nyata untuk mewujudkan Lobar Maju, Mandiri dan Berkeadilan," harapnya penuh semangat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lombok Barat TGH Hardiatullah turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas sinergi dan kerja keras mereka.
Menurutnya, capaian WTP ke-11 ini bukan hanya kebanggaan, melainkan tanggung jawab besar dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
"Tentu kami akan terus melaksanakan fungsi pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah tetap akuntabel dan berpihak kepada masyarakat. Marilah kita jadikan capaian ini sebagai motivasi untuk terus menyempurnakan pelayanan publik," tegas TGH Hardiatullah.
Opini WTP yang ke-11 kalinya ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.
Diharapkan, pencapaian ini akan semakin mendorong penyempurnaan pelayanan publik di Lombok Barat, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. (ton)
Editor : Siti Aeny Maryam