LombokPost - Tim Gabungan dari Satpol PP, TNI-Polri hingga Polisi Militer turun melakukan penutupan dan penyegelan terhadap sejumlah kafe tuak yang ada di Desa Jagaraga, Kabupaten Lombok Barat. Kafe tuak ini kerap membuat resah masyarakat. Jumlahnya mencapai belasan dan berjejer beroperasi setiap malam.
"Kami mengusulkan penertiban ini ke Pemkab Lobar karena hasil musyawarah desa khusus masyarakat merasa resah dengan keberadaan kafe tuak ilegal ini," jelas Kepala Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan Muhammas Hasyim, Rabu (28/5).
Total ada 12 kafe tuak ilegal yang disegel. Keberadaan kafe tuak ilegal ini diduga memicu munculnya penyakit masyarakat. Mulai dari gangguan kamtibmas akibat mabuk-mabukan hingga diduga ada aksi prostitusi terselubung.
Sehingga pemerintah desa meminta kepada bupati sebagai pimpinan tertinggi daerah menindaklanjuti apa yang menjadi hasil musdes khusus warga Desa Jagarag.
Terlebih Perda yang ada di Lombok Barat tidak mengizinkan adanya penjualan miras di Kecamatan Kuripan. "Sehingga bupati melalui Kasatpol PP menerjunkan tim untuk melakukan penyegelan hari ini," jelas Kades.
Aksi penertiban tim gabungan ini juga didukung pemerintah kecamatan. Camat Kuripan Iskandar menegaskan jika tidak ada satupun kafe yang memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol. Sehingga dia memastikan semua kafe tersebut ilegal.
Terlebih, kafe tuak yang ada di Jagaraga ini juga diduga menyediakan perempuan malam yang menemani pengunjung minum minuman keras. Informasi pejaga kafe tuak, salah satu kafe yakni Warung D'Angel pemiliknya merupakan salah satu oknum anggota TNI yang berasal dari Lombok Tengah. Namun dia memiliki usaha kafe tuak ilegal di wilayah Jagaraga.
"Tentara yang punya. Dia dari Lombok Tengah dan sering ke sini malam. Saya hanya penjaga di sini dibayar Rp 800 ribu per bulan," jelas salah satu penjaga kafe.
Pihak dari Koramil yang turut serta dalam penutupan kafe ilegal ini memastikan akan menindaklanjuti informasi tersebut. Terkait keterlibatan oknum anggota TNI yang menjadi pemilik kafe.
Dewi, pemilik kafe tuak lainnya mengaku pasrah usahanya ditutup tim gabungan. Dia mengaku salah karena tidak punya izin untuk menjual minuman beralkohol. "Tetapi kami tidak menyediakan perempuan. Mereka freelance, kadang juga mereka datang ke sini bersama tamu," akunya.
Sementara Kabid Penegakan Perda Satpol PP Lombok Barat Wirya Kurniawan menjelaskan jika penutupan kafe tuak di Jagaraga bukan kali pertama. Dua tahun lalu penertiban serupa sudah dilakukan. Namun kini mereka beroperasi kembali dan menjamur di beberapa titik.
Maka Satpol PP kembali melakukan penyegelan dengan memasang plang spanduk terkait kafe tuak tak berizin. "Keberadaan kafe tuak ilegal ini melanggar empat Perda di Lobar," tegasnya.
Mulai dari Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat 2011-2031, kemudian Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pengendalian Minuman Beralkohol, dan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kamtibmas.
"Selesai penyegelan ini, kami akan tetap patroli. Apabila mereka tetap beroperasi, kami akan lakukan penyitaan terhadap semua barang-barang yang ada di kafe tersebut. Jika spanduk penyegelan dicabut, itu bisa dipidanakan," tegasnya.
Saat penertiban dilakukan, sebagian besar pemilik kafe pasrah. Namun ada juga yang sempat melakukan perlawanan dan penolakan. Misalnya di Kafe Asri. Pemilik kafe sempat bersitegang adu mulut dengan Kades Jagaraga Muhammad Hasyim. Namun suasana berhasil diredam petugas sehingga hanya terjadi cekcok. (ton)
Editor : Siti Aeny Maryam