LombokPost - Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat dipastikan tidak akan mengalami penurunan, meski saat ini kepala dinas masih dijabat pelaksana tugas. Komitmen itu disampaikan langsung Plt Kepala Dinas Dukcapil Saepul Akhkam.
Tim dari Dukcapil dikatakannya terus menjalankan program seperti biasa. Salah satunya pelayanan perekaman data bagi ODGJ dan lansia di Dusun Lilin, Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gerung.
”Pelayanan tim di lapangan membuat saya terharu. Ini bukti bahwa teman-teman Dukcapil tetap semangat dan terus bergerak,” ujar Akhkam yang kini juga menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Akhkam menegaskan meski dirinya hanya menjabat sebagai pelaksana tugas, semangat dan motivasi para staf justru semakin tinggi. Hal itu ditunjang pula dengan sistem kerja yang telah terikat kontrak kinerja dengan bupati.
”Saya yakin, siapapun nanti kepala dinasnya, sistem dan pola kerja yang sudah terbentuk akan terus berjalan. Ini bukan soal siapa kepala dinasnya, tapi komitmen bersama memberikan pelayanan terbaik,” tegasnya.
Ia mencontohkan pelayanan langsung ke masyarakat tetap dilakukan seperti biasa. Bahkan sehari sebelum kegiatan di Dusun Lilin, tim Dukcapil masih turun ke Desa Krama Jaya, Kecamatan Narmada untuk melakukan pelayanan langsung. Model seperti ini menurutnya sudah menjadi kebiasaan.
”Saya sudah tanda tangani kontrak kerja bahwa paling tidak 25 persen dari seluruh desa di Lobar akan dilayani langsung tahun ini. Saya pastikan, ini akan terus berlanjut,” ujarnya.
Berbagai program strategis seperti perekaman e-KTP di sekolah dan madrasah. Kemudian peradilan adminduk bekerja sama dengan pengadilan negeri, pengembangan Kios Adminduk di desa dan fasilitas kesehatan, hingga migrasi data adminduk tetap akan dijalankan.
Terkait pengisian jabatan definitif kepala dinas, Akhkam menegaskan bahwa prosesnya tetap sama dengan jabatan eselon II lainnya. Hanya saja, secara regulasi harus mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
”Yang membedakan memang hanya itu, karena sifatnya teknis dan bersinggungan langsung dengan data kependudukan nasional, maka harus ada ijin dari Mendagri,” jelasnya.
Akhkam memastikan akan terus mengawal keberlanjutan program Dukcapil hingga pejabat definitif ditetapkan. ”Insya Allah, pelayanan tidak akan pernah berhenti. Karena ini bagian dari amanah dan tanggung jawab kepada masyarakat,” tandasnya.
Editor : Siti Aeny Maryam