LombokPost – Ratusan warga Desa Keru dan Kecamatan Golong, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, semringah. Mereka menerima sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) langsung dari tangan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Minggu (27/7).
Pembagian sertipikat ini diharapkan jadi angin segar bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan lahan. Dalam sambutannya, AHY menegaskan bahwa pemberian sertipikat ini adalah bentuk keadilan bagi masyarakat dalam urusan tanah. ”Ini juga bagian dari upaya mengawal pembangunan dalam pengurusan tata ruang wilayah yang kredibel,” jelas putra Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu.
AHY tak menampik, masalah tanah sangat kompleks. Tanpa tata ruang yang baik, bisa memicu konflik antarwilayah bahkan antar masyarakat. ”Banyak masyarakat atau pihak yang menjadi korban ketika terjadi konflik agraria. Pemalsuan dokumen, sertifikat ganda. Bahkan bukan hanya dua, tiga, empat, sampai lima sama-sama terlihat seperti asli, tetapi ada korban di situ. Maka negara tidak boleh kalah karena kita harus memperjuangkan keadilan bagi masyarakat,” paparnya.
Dengan hadirnya sertipikat PTSL elektronik yang dibagikan tahun ini, AHY mengklaim sertipikat ini lebih aman karena sulit dipalsukan. Fitur keamanan seperti barcode dan peta bidang tanah menjadi jaminan. Keunggulan lainnya, sertipikat elektronik PTSL diklaim lebih efisien karena proses penerbitan dan pengelolaan lebih cepat.
Pemilik juga bisa mengakses informasi tanah mereka melalui aplikasi sistem elektronik, yang diharapkan dapat meminimalkan potensi praktik mafia tanah.
Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan turut memaparkan data saat ini di Lombok Barat. Dari 440 ribu lebih bidang tanah di Lombok Barat, baru 333 ribu yang sudah bersertipikat. ”Sehingga masih ada PR yang harus kami lakukan. Kami mohon dukungan Pak Menko kepada kementerian kami,” ujarnya.
Ke depan, Ossy berjanji akan ada perbaikan sistem dan sumber daya manusia di Kementerian ATR/BPN. Terutama terkait sistem, pelayanan pertanahan tidak boleh lagi berbelit-belit dan memakan waktu lama. ”Hal tersebut bisa dimanfaatkan dengan sistem teknologi informasi,” tegasnya.
Dari sisi SDM, Ossy menekankan jajaran BPN di daerah untuk mengubah mindset agar lebih melayani masyarakat. “Kantor Pertanahan di Provinsi NTB sejauh ini adalah provinsi yang menunjukkan kinerja baik,” pujinya.
Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tak lupa mengucapkan terima kasih atas kunjungan AHY dan Ossy Dermawan. ”Terima kasih telah memilih datang langsung membagikan sertipikat tanah gratis kepada warga kami di Lombok Barat. Sertifikat ini bisa digunakan untuk memastikan hak masyarakat kita atas kepemilikan tanah,” ucap pria yang karib disapa LAZ ini.
Sedangkan Kepala BPN Lobar Putu Juni Swasta merincikan, ada 228 sertipikat PTSL yang dibagikan kepada warga Desa Golong dan 80 sertipikat PTSL untuk warga Desa Keru. ”Total target kami 1.100 di Lobar. Mudah-mudahan di Bulan Oktober selesai semua. Dari program tahun 2025 ini siap dibagikan langsung ke masyarakat PTSL ini agar bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Putu membenarkan, saat ini ada sekitar 100 ribu lebih bidang tanah yang belum bersertifikat di Lobar dari total 433 ribu bidang tanah. Inilah yang akan dikebut selama tiga tahun ke depan.
Baca Juga: Kontingen Kalimantan Timur Juara Umum FPMSI di FORNAS VIII NTB 2025
”Sisanya kami harapkan sudah bisa bersertifikat semuanya tahun 2028 melalui program PTSL ini. Harapan kami tahun depan bisa mendapatkan alokasi yang lebih besar di tahun berikutnya,” harapnya.
Tahun 2026, Lombok Barat juga akan mendapatkan bantuan dari Bank Dunia melalui program (Integrated Land Administration and Spatial Planing (ILASP). ”Ini untuk program pemetaan menggunakan drone sehingga didapatkan resolusi yang lebih 1:2500 untuk foto udara. Agar Lombok Barat menjadi kabupaten/kota lengkap di NTB menyusul Kota Mataram,” pungkas Putu.
Editor : Siti Aeny Maryam