LombokPost -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan.
Pemkab Lombok Barat melalui Wakil Bupati Nurul Adha turun langsung memantau persiapan dan penyaluran MBG di sejumlah titik kantong kemiskinan.
Langkah ini dilakukan setelah Wabup bertemu Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Nanik Sudaryati Deyang di Jakarta beberapa minggu lalu.
Pertemuan itu membahas teknis penanganan gizi dan percepatan pengentasan kemiskinan di Lobar.
”Alhamdulillah kamj kemarin turun di beberapa titik mendampingi tim BP Taskin untuk melihat daerah Sekotong yang menjadi kantong kemiskinan dan apa yang harus diintervensi,” ungkap Wabup, Selasa (12/7).
Menurutnya, salah satu bentuk intervensi nyata adalah merealisasikan program MBG.
Dalam kunjungan kali ini, wabup meninjau lokasi yang dinilai berpotensi menjadi dapur MBG, seperti Pondok Guru Wan di Buwun Mas dan Pelangan yang akan digarap oleh Koperasi Desa (Kopdes).
Program ini, tidak hanya memberi makanan gratis untuk anak-anak, tetapi juga diharapkan menggerakkan roda ekonomi lokal.
”Supplier bahan pokok untuk dapur MBG harus dari masyarakat kita sendiri. Harapan BP Taskin, Kopdes bisa berperan di sana,” ujarnya.
Ia mencontohkan, daging ayam dan telur bisa dipasok dari peternak lokal, sedangkan sayuran dari petani setempat.
”Kalau sayurannya bisa disuplai setiap hari, perputaran uang tetap di desa. Harapannya ekonomi tumbuh, kemiskinan turun,” terangnya.
Wabup juga menekankan pentingnya pembinaan masyarakat agar pasokan bahan tetap terjaga dan berkualitas.
Dengan begitu, gizi anak-anak penerima manfaat bisa tercukupi sehingga menunjang kecerdasan dan tumbuh kembang mereka.
Dalam kunjungan tersebut, wabup dan tim BP Taskin juga meninjau Dapur MBG di Desa Lembar Selatan, Desa Persiapan Empol, serta menyambangi warga miskin ekstrem di Desa Bayu Urip, Kecamatan Gerung.
Meski konsepnya ambisius, sejumlah pihak mengingatkan bahwa keberhasilan program seperti MBG tidak cukup diukur dari jumlah dapur yang dibangun.
Data hasil nyata di lapangan misalnya peningkatan status gizi anak jauh lebih penting untuk memastikan efektivitasnya.
Hingga kini, pemkab belum mempublikasikan secara detail berapa banyak anak penerima manfaat yang benar-benar mengalami perbaikan gizi signifikan.
Padahal, tanpa evaluasi dan monitoring yang jelas, program rawan terjebak menjadi kegiatan seremonial yang heboh di awal namun minim dampak jangka panjang.
Wabup mengaku pemkab akan terus melakukan pendampingan dan memastikan MBG berjalan sesuai target.
”Harapan kita dengan perputaran ekonomi di desa, masyarakat bisa keluar dari kemiskinan,” pungkasnya.
Sebelumnya, beberapa siswa penerima MBG di beberapa titik kunjungan mengaku mendukung program ini.
Namun mereka berharap distribusi makanan bergizi benar-benar tepat sasaran dan memperhatikan kualitas makanan.
”Tolong diperhatikan waktu pengantaran dan kondisi kesegaran makanannya,” ucap Ismail, salah satu guru di Ponpes Manbaul Ulum Desa Mesanggok.
Dengan tantangan di lapangan, perjalanan MBG di Lombok Barat masih panjang.
Program ini mungkin menjadi jawaban untuk masalah gizi dan kemiskinan atau sekadar menambah daftar program ambisius yang sulit dibuktikan hasilnya.
Editor : Kimda Farida