LombokPost – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mulai bergerak serius untuk menutup celah praktik korupsi di lingkup birokrasi. Inspektorat Lobar menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan korupsi di Bumi Patut Patuh Patju.
Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria yang hadir sebagai narasumber tunggal mengingatkan masih banyak titik rawan korupsi di daerah.
"Celah itu antara lain berupa praktik 'uang ketok' dalam pembahasan dan pengesahan APBD, pembagian serta pengaturan jatah proyek, dana aspirasi, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ)," ungkap Dian dalam pemaparannya saat sosialisasi di Aula kantor Bupati, Selasa (15/9).
Termasuk juga pada proses pembahasan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, perizinan dan pelayanan publik, pokok-pokok pikiran (pokir) yang tidak sah, sampai pada proses penegakan hukum. Semua itu menjadi titik rawan korupsi di daerah.
Menurut Dian, KPK tidak hanya menjalankan fungsi penindakan, tetapi juga peran fasilitasi, mediasi, joint monitoring, supervisi, hingga mendorong penegakan sanksi kepada para pelaku. Bahkan lembaga antirasuah itu juga melakukan pencegahan ofensif dengan melibatkan seluruh struktur pemerintahan.
"Pencegahan itu ada yang berbentuk taktis, berbasis data, kolaborasi digital, dan kolaborasi sistematis," terangnya.
Ada pula yang bersifat strategis dengan menutup titik rawan korupsi dan menyelamatkan keuangan negara. Sementara yang sistematis, antara lain berupa penegakan kepatuhan, perbaikan sistem, koordinasi lintas sektor, dan pengawalan kebijakan.
Lebih lanjut, Dian yang sudah bergabung di KPK sejak 2005 menyoroti postur belanja daerah, khususnya soal tenaga honorer. Menurut Dian, alokasi belanja pegawai perlu dikendalikan agar tidak membebani APBD. "Ke depan jangan sampai belanja pegawai, termasuk honorer, lebih dari 30 persen dari total APBD," tegasnya.
Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang membuka acara, menegaskan komitmen daerah untuk lebih baik dalam tata kelola pemerintahan. "Kegiatan ini bagian dari upaya kami untuk lebih baik dari sebelumnya," ucapnya.
Bupati menegaskan komitmennya untuk Lobar, antara lain memanfaatkan data dan mengurangi pembayaran langsung, agar hal-hal berbau korupsi bisa dihindarkan. "Tapi kuncinya adalah integritas kita masing-masing," tegas pria yang karib disapa LAZ itu.
Acara sosialisasi bersama diikuti para kepala OPD, camat, perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKAD), perwakilan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI), serta para ketua fraksi dan pimpinan DPRD Lobar.
Kehadiran berbagai unsur ini diharapkan memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan korupsi. Tak hanya sosialisasi, Inspektorat Lobar juga menggelar pelatihan investigasi khusus bagi auditor selama tiga hari dengan menghadirkan narasumber dari KPK.
"Harapannya, para auditor di daerah bisa lebih terampil mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini," ucap Bupati LAZ. Kehadiran KPK di Lombok Barat bukan tanpa alasan.
Sejumlah praktik yang disebut sebagai titik rawan korupsi selama ini memang kerap menjadi sorotan publik. Mulai dari dugaan jual-beli proyek, hingga penggunaan dana aspirasi yang tidak tepat sasaran.
Tak jarang pula, proses perizinan dan pelayanan publik di daerah dipersepsikan masih berbelit dan membuka ruang bagi pungutan liar. Langkah pencegahan yang kini ditekankan KPK menjadi penting agar Lobar tidak terjebak pada lingkaran praktik lama.
Apalagi pembangunan sedang gencar dilakukan, dari infrastruktur jalan, alun-alun kota, hingga pengembangan kawasan pariwisata. Besarnya alokasi anggaran pembangunan rawan diselewengkan bila tidak ada pengawasan ketat.
Karena itu, tantangan utama Pemkab Lobar bukan hanya menutup celah, tetapi juga memastikan integritas aparatur tetap terjaga. Sebab sebagus apa pun sistem yang dibangun, ujungnya tetap bergantung pada mentalitas dan komitmen pejabat yang menjalankannya. (ton)
Editor : Jelo Sangaji