LombokPost - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Lobar kini mendapat sorotan. Sejumlah anak penerima manfaat program ini diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan yang dibagikan. Insiden tersebut memantik reaksi dari DPRD Lobar.
”Miris kita dengar anak-anak yang keracunan MBG ini. Pemerintah harus segera mengevaluasi kegiatan ini,” tegas Anggota Komisi IV DPRD Lobar Muhammad Munip.
Politisi PPP ini mendesak pemerintah daerah segera melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG. Munip, sapaannya mengaku prihatin atas kasus yang menimpa anak-anak sekolah. Lantaran program tersebut sejatinya bertujuan mulia, yakni meningkatkan gizi generasi muda.
Munip menegaskan evaluasi bukan berarti menghentikan program. Menurutnya, MBG harus tetap berjalan karena manfaatnya besar, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun, tata kelola program harus dibenahi agar kejadian serupa tidak terulang.
”Evaluasi tentu tidak mesti menghentikan kegiatan ini. Tapi pola dari mulai persiapan bahan makanan sampai penyajian harus benar-benar ada SOP dan pengawasan maksimal. Sehingga makanan yang masuk ke tubuh anak betul-betul sehat dan bergizi,” jelasnya.
Munip menilai perbaikan harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Mulai dari proses pengadaan bahan, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan. Setiap mata rantai harus dipastikan sesuai standar kesehatan. ”Pengawasan maksimal ini penting untuk mencegah potensi kontaminasi atau kelalaian yang bisa berujung fatal pada kesehatan anak,” imbuhnya.
Selain prosedur, Munip menyoroti aspek SDM yang bertugas memasak makanan. Ia mengapresiasi keberadaan ahli gizi sebagai perencana menu sekaligus pengawas. Namun, di lapangan, juru masak yang direkrut seringkali belum memahami teknis higienitas dan sanitasi dengan baik.
Masalahnya juga pada tenaga yang memasak. Walaupun ada ahli gizi sebagai perencana dan kontrolnya, tapi tenaga pengolah masakan kadang belum maksimal diberi pemahaman tentang hygiene dan sanitasi. ”Ini yang saya lihat di beberapa tempat,” imbuhnya.
Munip menyebut ada ironi dalam implementasi program ini. Di satu sisi, MBG mampu merekrut banyak tenaga kerja lokal. Namun, jika SOP kebersihan tidak dijalankan secara ketat, risiko kecolongan justru tinggi.
”Sangat ironi. Di satu sisi program ini membuka lapangan kerja. Tapi di sisi lain, ketika tidak menjalani SOP dengan ketat maka pasti ada celah yang membahayakan anak-anak,” ucap pria asal Gunungsari ini.
Tak hanya soal SOP dan SDM, Munip juga menyoroti lemahnya koordinasi lintas sektoral. Menurutnya, program sebesar MBG seharusnya melibatkan banyak pihak, terutama instansi teknis yang berwenang dalam urusan kesehatan dan pengawasan.
Baca Juga: BGN Minta Maaf Atas Keracunan Massal MBG, Janjikan Tangan Besi untuk Pelaku Pelanggaran SOP!
”Sayangnya koordinasi lintas sektor ini minim. Seharusnya Dikes maupun pemda dilibatkan secara langsung, tapi faktanya di lapangan tidak begitu," kritiknya. Kurangnya keterlibatan instansi teknis ini celah besar dalam manajemen program MBG.
Tanpa pengawasan ketat dari pihak berwenang, standar kebersihan dan sanitasi rawan diabaikan. Munip berharap Pemkab Lobar segera turun tangan melakukan pembenahan. Bagi dia, keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama.
”Ini alarm bagi pemerintah untuk segera memperbaiki manajemen MBG. Jangan sampai program mulia ini justru menjadi ancaman bagi anak-anak kita,” pungkasnya. (ton/r8)
Editor : Siti Aeny Maryam