LombokPost – Sejumlah mahasiswa mengatasnamakan diri PC PMII Lombok Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Lombok Barat, Selasa (24/11).
Para mahasiswa tersebut menuntut transparansi penggunaan dana aspirasi atau pokok pikiran anggota DPRD Lombok Barat. Menyusul, saat ini adanya anggota dewan yang terseret kasus dugaan korupsi dana pokir di Kejaksaan Negeri Mataram.
”Tuntutan aksi PC PMII Lombok Barat mendesak Ketua DPRD membuka secara transparan seluruh data penggunaan dan realisasi dana Pokir kepada publik,” jelas Koordinator Aksi Rizwaul Rizky.
Kemudian para mahasiswa juga menuntut Ketua DPRD memerintahkan Badan Kehormatan (BK) untuk memeriksa seluruh oknum anggota DPRD yang diduga terlibat penyimpangan dana Pokir. Serta terakhir meminta Ketua DPRD membangun sistem pengawasan dan transparansi Pokir berbasis digital yang dapat diakses masyarakat umum.
Selepas itu para mahasiswa itu menyatakan sikap akan melakukan aksi lanjutan hingga ditemui langsung Ketua DPRD Lobar. Dalam aksinya tersebut, sejumlah anggota dewan datang menemui para mahasiswa.
Mulai dari Wakil Ketua DPRD Lobar Abubakar Abdullah, anggota Komisi IV DPRD Lobar Dr. Syamsuriansah hingga anggota fraksi PAN Munawir Haris.
Para anggota dewan tersebut mengajak mahasiswa masuk dan berdiskusi. Bahkan mereka juga duduk bersama untuk menyerap aspirasi para mahasiswa. Namun alih-alih menyampaikan aspirasi, Koordinator aksi dan sejumlah mahasiswa lainnya bersikeras hanya ingin ditemui oleh Ketua DPRD Lobar Lalu Ivan Indaryadi secara langsung.
Hal ini memicu kekecewaan dari pihak wakil rakyat yang sudah keluar menemui mereka. Ketika Wakil Ketua DPRD Abu Bakar Abdullah memberikan pemahaman bahwa dirinya hadir mewakili Ketua DPRD yang sedang menjalankan tugas di luar.
Pihaknya di lembaga legislatif menegaskan mengapresiasi dan menghargai segala bentuk penyampaian aspirasi masyarakat dengan cara yang baik. Terlebih undang-undang sudah memberikan hak untuk menyampaikan pendapat secara tertulis maupun lisan.
”Kami sangat mengapresiasi setiap komponen anak bangsa menyampaikan aspirasinya tentu saja dengan cara-cara yang baik,” terang Abubakar. Dia menyebut lembaga DPRD menggunakan sistem kolektif kolegial.
Artinya, sistem kepemimpinan atau organisasi di mana pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama oleh semua anggota, bukan oleh satu orang, dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kesetaraan, dan musyawarah. Tidak hanya ditentukan oleh ketua saja.
“Jadi segala harapan dan aspirasi masyarakat kita apresiasi dan tampung. Itu tugas kita,” ucapnya. Sebagai wakil rakyat sudah menjadi tugas pihaknya mendengarkan setiap aspirasi hingga masukan masyarakat.
Politisi PKS itu bahkan mengaku tetap menampung aspirasi para mahasiswa itu untuk dibahas bersama dengan pimpinan dan anggota. Tak hanya itu, pihaknya siap kapanpun jika dibutuhkan kembali memberikan penjelasan terkait aspirasi yang disapaikan PMII Lobar itu.
”Kami membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat yang ingin tahun terkait transparansi akuntabilitas. Karena itu sangat bagus untuk membangun pemerintahan daerah yang baik,” ucapnya.
Anggota DPRD Lobar Muhawir Haris menambahkan, sebagai wakil rakyat pihaknya tetap siap menerima para mahasiswa yang datang di kantor DPRD Lobar yang disebutnya rumah rakyat.
”Tadi ada saya, prof Syam, ada pak Abu Wakil Ketua DPRD, terus ada Zainuddin perwakilan Komisi dan partai siap menerima. Mau di dalam (Kantor DPRD) silahkan kalau tidak mau panas diluar, kalau mau di luar juga sama-sama kami persilahkan,” ungkapnya.
Hanya saja permintaan para mahasiswa itu yang hanya ingin ditemui Ketua DPRD Lobar membuat pihaknya kecewa. Padahal pihaknya sudah menyampaikan permakluman jika diwaktu bersamaan Ketua DPRD sedang menjalankan tugas.
”Namanya pimpinan (DPRD) ini Kolektif kolegial. Kalau kita dimandatkan oleh ketua atau wakil ketua, ya kita jalan. Sesuai perintah ketua DPRD untuk menerima adik-adik mahasiswa,” jelasnya.
Terkait tuntutan isu yang dibawa saat demostarsi itu, Politisi PAN itu mengaku belum mendegar secara final apa yang menjadi tuntutan aspirasi para mahasiswa itu. Namun terkait dengan Pokir ia menjelaskan bahwa sesuai mandatori dan regulasi yang mengatur, jika pokir itu berasal dari aspirasi masyarakat langsung yang dijembatani oleh para DPRD.
”Kami hanya menampung apa yang rakyat mau. Misalkan rakyat maunya sembako untuk rakyat miskin, atau maunya rakyat bale ziarah kubur itu kita tampung, yang tidak ditampung di musrembang itu yang kita tampung, ”pungkasnya.
Editor : Jelo Sangaji