LombokPost – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat komitmen dalam menekan angka kemiskinan melalui kebijakan berbasis data.
Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan tahun 2026 ini adalah menghadirkan Kartu Sejahtera Desa, sebuah sistem terpadu yang memuat seluruh identitas keluarga, termasuk anggota keluarga serta hak-hak sosial yang melekat, seperti beasiswa dan bantuan sosial lainnya.
Hal ini disampaikan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) saat menghadiri acara Peresmian Program Bantuan Rumah layak Huni (Mahyani) di Dusun Labuapi, Desa Labuapi, Kec Labuapi, Selasa. (30/12).
Melalui kartu ini, pemerintah daerah dapat mengontrol dan memantau pemanfaatan bantuan secara lebih ketat dan terukur.
“Selama ini banyak bantuan datang, tapi kita tidak bisa mengontrol apakah bantuan itu benar-benar mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan atau tidak,” jelas Bupati Lombok Barat.
Ke depan, seluruh bantuan yang disalurkan akan terintegrasi dalam basis data terpadu. Pemerintah akan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan mampu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga penerima.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti lemahnya indikator kemiskinan yang selama ini hanya mengandalkan surat keterangan miskin.
“Surat itu mudah dibuat, tapi belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya. Substansi itu yang sering kita abaikan karena perbedaan data,” ungkapnya.
Menurut Bupati, ketidakakuratan data inilah yang kerap menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran dan pada akhirnya gagal mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.
Selain itu, Bupati turut mengapresiasi ikhtiar Baznas dalam membangun kepercayaan publik melalui pengelolaan zakat yang transparan dan profesional.
“Kalau dapat amanah 10, kelola betul-betul 10 itu secara transparan. Kalau orang percaya, potensi zakat kita sangat besar,” katanya.
Dia juga menilai rendahnya tingkat penghimpunan zakat nasional yang baru mencapai sekitar 10 persen dari total potensi menjadi cerminan perlunya sistem pengelolaan zakat yang lebih modern, profesional, dan akuntabel.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menegaskan akan lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar bantuan yang bersifat konsumtif. Setiap penerima bantuan akan dievaluasi untuk memastikan benar-benar keluar dari kategori miskin ekstrem.
“Tujuan kita jelas, setelah dapat bantuan harus keluar dari kemiskinan ekstrem. Ini yang akan terus kita evaluasi dan perbaiki,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lombok Barat juga menyampaikan apresiasi kepada Bank NTB Syariah atas kolaborasi yang telah terjalin selama ini. Ia menyebutkan, pada tahun mendatang kerja sama akan difokuskan pada dua sektor utama yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Minimal dua fokus itu, yakni modal usaha masyarakat dan perbaikan rumah tidak layak huni,” pungkasnya.
Dengan kolaborasi yang semakin kuat, data yang semakin valid, serta fokus pada pemberdayaan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat optimistis upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Lobar, Hj. Nurul Adha (UNA), Ketua BAZNAS NTB, TGH. Lalu Muhammad Iqbal Murad. Perwakilan Bank NTB Syariah Pusat, Kepala OPD terkait, Ketua BAZNAS Lombok Barat, dan tamu undangan lainnya.
Editor : Siti Aeny Maryam