LombokPost — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mencatatkan sejarah baru dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di bawah kepemimpinan Bupati Lalu Ahmad Zaini dan Wakil Bupati Nurul Adha, realisasi PAD tahun anggaran 2025 berhasil menembus angka 102 persen. Pencapaian yang diklaim sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah berdirinya kabupaten ini.
"Saya sangat mengapresiasi kinerja teman-teman di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ini sejarah bagi Lombok Barat, realisasi PAD kita mencapai 102 persen, melampaui target yang telah kita tetapkan," ujar Bupati LAZ, sapaannya, Jumat (9/1).
Meski mencatatkan angka gemilang, Bupat LAZ menegaskan dirinya belum merasa puas. Menurutnya, pencapaian tersebut justru menjadi pelecut untuk bekerja lebih keras di tahun 2026. Ia menganggap masa sembilan bulan terakhir sebagai fase adaptasi irama kerja bagi jajarannya.
"Sembilan bulan proses adaptasi saya anggap sudah selesai. Tahun 2026 ini akan kita genjot lebih maksimal lagi. Kita tidak boleh terlena dengan angka 102 persen itu," tegasnya.
Optimisme LAZ bukan tanpa alasan. Untuk tahun 2026, Pemkab Lombok Barat mematok target PAD yang cukup spektakuler, yakni sebesar Rp 610 miliar. Angka ini naik signifikan dibandingkan target tahun 2024 yang berada di kisaran Rp 531 miliar, atau mengalami kenaikan sekitar 80 miliar lebih dalam kurun waktu singkat.
Menanggapi keraguan sejumlah pihak mengenai target yang dianggap terlalu tinggi tersebut, LAZ meminta jajarannya untuk tetap optimis.
"Banyak yang pesimis kemarin, tapi kita jawab dengan hasil. Sekarang dari Rp 531 miliar kita naikkan ke Rp 610 miliar. Kita harus optimis, karena rasa pesimis hanya akan menurunkan semangat kerja," tambahnya.
Untuk mencapai target tersebut, LAZ telah menyiapkan sejumlah strategi taktis. Salah satu fokus utamanya adalah optimalisasi Pajak Air Bawah Tanah. Bupati mengaku akan mengidentifikasi seluruh industri dan hotel yang memanfaatkan sumber daya tersebut untuk dipasangi meteran air guna memastikan transparansi pungutan.
"Awal tahun ini saya minta identifikasi semua hotel dan industri. Kita pasangkan meteran, kita kejar potensinya. Saya juga akan turunkan para Camat untuk memantau langsung di lapangan," jelas mantan Dirut PDAM Giri Menang tersebut.
Selain sektor pajak air, sektor retribusi pasar juga menjadi perhatian serius. LAZ mensinyalir adanya kebocoran potensi pendapatan di pasar-pasar tradisional akibat lemahnya kontrol jumlah pedagang. Untuk meminimalisir hal tersebut, ia akan menerjunkan personel Satpol PP hasil kelulusan PPPK untuk melakukan pengawasan ketat di setiap pasar.
"Misalkan kepala pasar lapor ada 300 pedagang, siapa yang kontrol kalau sebenarnya ada 500 pedagang? Di sinilah peran Satpol PP sebagai penegak perda untuk mem-backup dan mengontrol data di lapangan agar tidak ada permainan," tegasnya.
Dengan perombakan pejabat di tingkat Kepala Bidang (Kabid) hingga staf, LAZ berharap irama kerja baru ini mampu membawa Lombok Barat mencapai kemandirian fiskal yang lebih kuat di tahun 2026.
Baca Juga: Target PAD Rp 18,5 Miliar, Tarif Parkir di Mataram Bakal Lebih Mahal?
Sementara Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar Arya Damarwulan membenarkan jika ini menjadi yang perdana realisasi PAD melampaui target.
"Target tahun Rp 531,7 miliar dan realisasinya Rp 542,6 miliar. Sehingga capaian kita 102,23 persen," jelasnya.
Editor : Jelo Sangaji