LombokPost - Memasuki awal tahun 2026, Inspektorat Kabupaten Lombok Barat langsung tancap gas dalam melakukan tugas pembinaan. Terutama dalam tugas memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
"Kami roadshow ke semua Kecamatan dalam rangka pembinaan agar pengelolaan keuangan di tahun ini lebih baik lagi," ujar Inspektur Kabupaten Lombok Barat, Suparlan.
Dengan skema silaturrahmi informal seperti ini, desa-desa lebih terbuka memberi informasi, saling berdiskusi, dan justru lebih transparan. Tujuannya, Pemkab Lobar ingin pengelolaan keuangan di desa lebih baik lagi sehingga akuntabilitasnya lebih terjaga.
Sebelumnya, kegiatan serupa dilaksanakan di Kecamatan Batulayar. Inspektorat menyasar Kecamatan kedua dengan melakukan pembinaan untuk desa-desa di Kecamatan Narmada. Pembinaan menyasar 21 Kepala Desa dan bertempat di Aula Kantor Desa Sembung.
Dengan keterbatasan anggaran dan jumlah personel untuk pemeriksaan, Suparlan mengatakan pihaknya harus melahirkan inovasi dalam melaksanakan program.
"Seperti saat ini. Di sela-sela kita menjalankan kegiatan rutin, kami berkomitmen untuk tetap melakukan pendampingan ke desa-desa. Dengan jumlah 119 desa, 3 kelurahan, belum lagi objek pemeriksaan di OPD lain," paparnya.
Inspektorat mengaku akan kewalahan jika tidak mengawali dengan sosialisasi terlebih dahulu untuk pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya. Suparlan berkomitmen menuntaskan 8 kecamatan sisanya agar jangan sampai setelah kegiatan ini, masih saja ada desa-desa yang bermasalah.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra H Saepul Akhkam mengapresiasi komitmen Inspektorat itu. Mnurutnya, pertemuan informal seperti ini justru lebih efektif. Para Kades lebih mudah mengkonsultasikan permasalahannya di desa. "Minimal sebagai langkah mengingatkan dan preventif jangan sampai setelah muncul masalah baru bertindak," ujar mantan Kepala Dinas Dukcapil tersebut.
Akhkam juga meminta Inspektorat Lobar membuka ruang konsultasi dan klinik permasalahan. "Jika dirasa kurang cukup, saya mempersilahkan teman-teman memanfaatkan ruang konsultasi dan klinik itu," ujar Akhkam.
Dalam kesempatan sama, Inspektur Pembantu (Irban) V Rini Johan yang memetakan hal-hal yang paling sering diadukan masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa para Kepala Desa.
Rata-rata aduan yang masuk adalah pekerjaan fisik, masalah tanah Pemda yang ada di desa, dan Pengaduan yang Umum terkait APBDes. "Yang terakhir ini menjadi lebih luas karena kita harus memeriksa keseluruhan pengelolaan dan pertanggung jawaban, sehingga lebih rumit lagi," ujar Rini.
Rini berharap dengan kegiatan ini akan bermanfaat buat para Kepala Desa, terutama dalam menjalankan program di desa dan terhindar dari sorotan aparat penegak hukum (APH).
Baca Juga: Dana Desa Dipangkas Drastis, Kades di Lombok Barat Kebingungan Membangun Desa
Editor : Jelo Sangaji