LombokPost - Status darurat sampah yang sempat mengganggu layanan persampahan mendorong Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dan Pemerintah Kota Mataram menyepakati skema pembiayaan bersama untuk mengoptimalkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan tiga kepala daerah yang berlangsung Rabu (21/1).
"Yang mendesak sekarang bagaimana mengoptimalkan Kebon Kongok supaya pembuangan sampah bisa kembali normal tanpa kendala teknis," kata Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.
Salah satu langkah yang disepakati dipaparkan Bupati LAZ sapaannya adalah optimalisasi lahan yang tersedia di kawasan TPA Kebon Kongok agar mampu menampung sampah sesuai jadwal pengangkutan seperti sebelumnya.
Sebagai bagian dari upaya cepat tersebut, dalam waktu dekat akan dibangun tembok pengaman di area TPA. "Pembangunan ini ditargetkan rampung sehingga mulai bulan depan tidak lagi diberlakukan pembatasan pembuangan sampah," jelasnya.
Dalam pertemuan itu juga disepakati pembagian porsi pembiayaan secara proporsional. Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram masing-masing menanggung 40 persen anggaran, sementara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebesar 20 persen. Menurut LAZ, porsi Lombok Barat lebih kecil karena kontribusi daerah berupa penyediaan lahan TPA.
Selain penanganan jangka pendek, pemerintah provinsi juga menyiapkan langkah strategis jangka menengah hingga panjang. Salah satunya melalui pengembangan pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi waste to energy (WTE) yang mampu mengolah limbah menjadi energi terbarukan. Proyek ini ditargetkan dapat beroperasi penuh dalam waktu sekitar dua setengah tahun.
Selama masa transisi tersebut, Pemprov NTB akan melakukan pembebasan dan penataan lahan tambahan di sekitar TPA Kebon Kongok guna memastikan kapasitas tampung tetap aman. LAZ menilai pengolahan sampah berbasis teknologi menjadi solusi kunci untuk menyelesaikan persoalan lingkungan secara berkelanjutan.
"Dalam dua setengah tahun ke depan, pengolahan sampah terpadu harus sudah berjalan sehingga sampah bisa diubah menjadi energi," tegasnya.
Di sisi lain, peran masyarakat juga dinilai penting, khususnya dalam melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. LAZ mengungkapkan, kendala yang masih dihadapi di fasilitas pengolahan seperti sistem Masaro di Pusat Daur Ulang Lingsar dan TPST Senteluk Batulayar adalah masih tercampurnya sampah organik dengan material keras seperti besi dan batu.
"Kalau sudah masuk ke mesin, material seperti itu tidak bisa diolah," ujarnya.
Meski demikian, hasil pengolahan sampah melalui sistem Masaro disebut telah memenuhi standar operasional berdasarkan uji laboratorium.
Jika evaluasi selama satu semester menunjukkan hasil positif, Pemkab Lobar berencana menambah unit Masaro di wilayah Kediri dan Gerung.
Dengan target lima titik pengolahan, kapasitas pengolahan sampah daerah diharapkan mencapai 100 ton per hari dan secara signifikan mengurangi beban TPA Kebon Kongok.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, penanganan persampahan dilakukan melalui dua skema, yakni perluasan landfill sebagai solusi jangka pendek dan penerapan WTE sebagai solusi jangka panjang.
"Pemerintah provinsi juga memastikan pembebasan lahan pendukung telah dianggarkan, dengan target penyelesaian penanganan jangka pendek tuntas tahun ini agar krisis sampah tidak terulang kembali," jelasnya.
Editor : Kimda Farida