LombokPost - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026.
Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menerima langsung pernghargaan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa sore, (27/1).
"Penghargaan ini kita dapatkan atas cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan yang telah menyentuh angka yang sangat signifikan, yakni 99 persen. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk Lombok Barat sudah terdaftar dalam jaminan kesehatan nasional," jelas Bupati LAZ, sapaannya kepada Lombok Post.
Tujuan utama UHC ini dipaparkannya adalah memastikan seluruh warga terlayani.
Dengan status UHC ini, masyarakat yang mendaftar bisa langsung aktif kepesertaannya tanpa harus menunggu waktu lama.
"Ini kemudahan yang kita berikan sebagai komitmen dalam pelayanan kesehatan,” ujar Bupati.
Meski cakupan kepesertaan sudah hampir sempurna, Pemkab Lobar mengakui masih memiliki pekerjaan rumah (PR) besar. Berdasarkan data terbaru, tingkat keaktifan peserta saat ini berada di angka 82 persen.
Artinya, masih ada selisih atau gap sekitar 18 persen peserta yang statusnya tidak aktif, baik karena menunggak iuran bagi peserta mandiri maupun kendala administratif lainnya.
"Tugas kita selanjutnya adalah meningkatkan keaktifan ini hingga 100 persen. Kita ingin antara jumlah kepesertaan dan keaktifan itu berjalan beriringan," tambahnya.
Untuk menutup celah tersebut, Pemkab Lobar berencana melakukan langkah-langkah strategis.
Salah satunya adalah memperkuat konsolidasi data dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan BPJS Kesehatan untuk menyisir warga yang benar-benar membutuhkan bantuan iuran dari pemerintah.
Terkait kesiapan anggaran, Pemkab Lobar memastikan kondisi fiskal daerah tetap dialokasikan secara proporsional untuk sektor kesehatan. Saat ini, anggaran yang digelontorkan untuk BPJS mencapai Rp 60 miliar per tahun.
Namun, jika seluruh penduduk ingin diaktifkan secara penuh oleh pemerintah, dibutuhkan tambahan sekitar Rp 15 miliar lagi hingga menyentuh angka Rp 75 miliar.
Baca Juga: Realisasi 102 Persen, PAD Lobar 2025 Tembus Rp 542,6 Miliar, Bupati LAZ Tingkatkan Target di 2026
“Memang ada beban fiskal, tapi kesehatan masyarakat adalah prioritas. Kami juga tetap mendorong masyarakat yang mampu untuk tetap menjadi peserta mandiri agar ada keseimbangan,” jelasnya.
Dengan semangat UHC ini, Pemkab Lobar berharap tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses medis di rumah sakit maupun puskesmas hanya karena kendala biaya atau administrasi.
Pelayanan yang cepat, merata, dan berkualitas menjadi target utama yang harus dirasakan langsung oleh masyarakat di pelosok desa sekalipun.
UHC Awards 2026 diberikan kepada kepala daerah provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang dinilai berhasil memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi masyarakatnya melalui Program JKN.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyampaikan, capaian UHC mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.
"Hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan Program JKN secara nasional telah mencapai lebih dari 98 persen penduduk Indonesia," jelasnya.
Menurutnya, peran kepala daerah sangat menentukan dalam mendorong cakupan kepesertaan JKN serta menjaga keaktifan peserta melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah.
Komitmen tersebut menjadi kunci utama dalam mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.
Editor : Kimda Farida