LombokPost – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menjadwalkan pelantikan PPPK Paro Waktu baru. Langkah ini diambil menyusul telah terbitnya Pertimbangan Teknis Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) untuk kategori Paro Waktu formasi tahun 2025.
"Sesuai agenda, penyerahan SK PPPK Paro waktu besok sore (hari ini, Red)," jelas Kepala Dinas Kominfo Lombok Barat Rizki Bani Adam, Selasa (27/1).
Berdasarkan surat undangan resmi dengan nomor 800/2/BKPSDM/I/2026 yang ditandatangani oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Akhmad Saikhu, acara penyerahan Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2026 tersebut akan dilaksanakan di Bencingah Agung kompleks kantor bupati.
Agenda dijadwalkan dimulai pada pukul 15.00 Wita. Mengingat pentingnya acara ini, seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diminta hadir mendampingi para PPPK Paruh Waktu yang berada di bawah lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.
Pihak panitia juga telah menegaskan beberapa poin penting bagi para peserta yang akan hadir. Misalnya kehadiran tepat waktu. Seluruh PPPK Paro Waktu diwajibkan sudah berada di lokasi 30 menit sebelum acara dimulai untuk melakukan registrasi dan persiapan teknis lainnya.
Peserta diwajibkan mengenakan pakaian formal berupa kemeja putih dan celana atau rok berwarna hitam. Bagi pria diwajibkan mengenakan peci hitam, sedangkan bagi wanita yang berhijab diwajibkan menggunakan jilbab berwarna hitam.
"Penyerahan SK ini merupakan tindak lanjut nyata dari hasil seleksi formasi tahun 2025," tambahnya.
Sementara Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menyampaikan dirinya akan menyerahka langsung SK tersebut kepada PPPK paro waktu. "Subuh saya kembali dari Jakarta sehingga sorenya bisa menyerahkan langsung," ucap bupati usai menerima penghargaan UHC Award kepada Lombok Post via telepon.
Untuk tahap pertama, ada sekitar 2.800 lebih orang PPPK paro waktu. Sisanya nanti akan menyusul di tahap berikutnya.
Kehadiran PPPK Paro Waktu diharapkan dapat memperkuat kinerja birokrasi di Lombok Barat. Terutama dalam mengisi pos-pos pelayanan publik yang membutuhkan fleksibilitas namun tetap dalam bingkai profesionalisme ASN. Baik sebagai guru, nakes, tenaga teknis, atau yang lainnya. "Nanti lebih banyak yang akan ditempatkan di Satpol PP. Karena kita membutuhkan mereka di sana," paparnya.
Selain kehadiran fisik hari ini, pihak BKPSDM juga mewajibkan pengiriman softcopy data pendukung yang dikirimkan melalui Kasubbag yang menangani urusan kepegawaian.
Editor : Jelo Sangaji