LombokPost--Kementerian Hukum (Kemenkum) NTB memperkuat akses keadilan masyarakat desa melalui Pelatihan Paralegal intensif yang digelar di Kabupaten Lombok Barat pada 9-11 Februari 2026.
Sebanyak 122 peserta dari 10 kecamatan dilatih untuk menjadi garda terdepan bantuan hukum di tingkat desa.
Kegiatan kolaboratif antara Kanwil Kemenkumham NTB dan Pemerintah Daerah Lombok Barat ini merupakan implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum serta Peraturan Menteri tentang Paralegal.
Para peserta dibekali kompetensi teknis dan kepekaan sosial untuk mendampingi masyarakat, terutama dalam penyelesaian sengketa tanah yang dominan di wilayah tersebut.
Baca Juga: Kemensos Reaktivasi 9.107 Peserta PBI JK yang Dinonaktifkan, Khusus bagi Masyarakat yang Membutuhkan
"Paralegal diharapkan menjadi bagian dari ekosistem bantuan hukum yang memiliki komitmen membantu masyarakat secara sukarela dan bertanggung jawab," tegas Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkumham NTB, Edward James Sinaga, yang mewakili kepala kantor wilayah.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber kompeten seperti Ketua Posbakumadin Mataram dan Kepala Dinas PMD Lombok Barat.
Keberadaan paralegal diharapkan dapat mempercepat layanan hukum dan mewujudkan tagline "Sejahtera dari Desa" dengan mengedepankan keadilan retributif dan komutatif bagi masyarakat.
Editor : Kimda Farida