LombokPost – Sempat viral di media sosial, persoalan dugaan sanksi administratif terkait sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Lombok Barat akhirnya menemui titik terang.
Pihak madrasah dan wali murid sepakat untuk menyudahi kesalahpahaman tersebut setelah dilakukan pertemuan tatap muka atau tabayun pada Selasa (3/3).
"Sebenarnya tidak ada persoalan yang prinsipil. Ini hanya soal komunikasi yang terputus antara wali murid dengan lembaga. Kami di madrasah selalu berikhtiar menjalankan program sesuai prosedur yang rapi agar tidak merugikan pihak mana pun," ujar Kepala MAN 1 Lombok Barat H Kemas Burhan.
Dia menegaskan, polemik yang beredar di media sosial murni dipicu miskomunikasi antara pihak sekolah dan orang tua murid. Ia membantah keras adanya kebijakan yang merugikan hak siswa dalam mengenyam pendidikan, apalagi sampai menghalangi siswa mengikuti ujian.
Pihak sekolah menduga ada pesan yang tidak tersampaikan secara utuh, sehingga memicu reaksi yang beragam. Namun, ia memastikan bahwa di bulan Ramadan yang suci ini, kedua belah pihak telah saling memaafkan.
"Kami sudah bertemu langsung dengan wali muridnya. Kami sama-sama mengakui ada kekhilafan dan sudah saling memaafkan. Ke depan, koordinasi akan kami perketat agar kejadian serupa tidak terulang kembali," tambahnya dengan nada santun.
Terkait isu adanya siswa yang diminta berdiri di depan kelas atau dilarang mengikuti ujian karena menunggak SPP, Kemas memberikan klarifikasi tegas. Ia menyatakan telah mengumpulkan seluruh guru dan wakil kepala madrasah untuk mengonfirmasi hal tersebut, dan hasilnya nihil.
"Tidak ada larangan ujian (MID Semester). Tugas pokok guru adalah melayani siswa. Jika ujian ditunda, justru akan menambah beban kerja guru karena harus menyiapkan ujian susulan," tegasnya.
Dia bahkan menyebut pihak sekolah menjaga agar anak-anak tetap berada di lingkungan madrasah agar pelayanannya terjamin.
Senada dengan Kemas, Kasubbag TU Kantor Kemenag Lombok Barat Muliarta yang turut hadir memantau proses mediasi tersebut, mengaku lega dengan hasil tabayun ini. Muliarta turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi objektif setelah berita ini viral di media sosial.
"Alhamdulillah, setelah mendengar langsung dari Kepala Madrasah dan melihat pertemuan dengan wali murid, saya pastikan berita yang beredar itu tidak sepenuhnya benar. Ini hanya faktor miskomunikasi," tegasnya.
"Kadang apa yang diceritakan anak ke orang tua dibesar-besarkan oleh pihak luar tanpa tabayun ke kami, itulah yang membuat gaduh," kata Muliarta.
Baca Juga: MAN Lobar Pelopori Sosialisasi Wakaf Produktif di Lingkungan Madrasah
Ia menekankan bahwa Kemenag Lobar selalu menginstruksikan setiap madrasah untuk mengedepankan kepentingan pendidikan siswa di atas segalanya. Urusan administrasi atau SPP, menurutnya, tidak boleh menjadi penghalang bagi siswa untuk meraih prestasi atau mengikuti kegiatan akademik maupun ekstrakurikuler.
"Prinsipnya, pendidikan nomor satu. Urusan SPP itu urusan orang tua dengan lembaga, jangan korbankan siswanya. Kami minta madrasah harus peka secara sosial, dan hari ini kita lihat harmonisasi itu sudah kembali terjaga," pungkasnya.
Dengan selesainya pertemuan ini, kedua pihak berharap masyarakat tidak lagi berspekulasi negatif dan membiarkan para siswa fokus menjalani proses belajar-mengajar dengan tenang di sisa semester ini.
Editor : Redaksi Lombok Post