LombokPost - Kehadiran Bendungan Meninting sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp1,4 triliun membawa perubahan besar bagi wajah Lombok Barat.
Di balik target teknis irigasi seluas 1.559 hektare dan penyediaan energi bersih, muncul dinamika sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, khususnya kaum perempuan.
Menyambut momentum 1 Mei 2026, komunitas perempuan yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan (SP) Mataram berbagi cerita mengenai proses adaptasi yang kini tengah mereka lalui.
Baca Juga: Mengintip Pesona Kokoq Kepor di Balik Bendungan Meninting
Dinamika Komunikasi dan Harapan Keselamatan
Bagi sebagian warga, perubahan fungsi lahan menjadi bendungan menyisakan ruang diskusi mengenai akses informasi.
Isniati, seorang warga dari Dusun Murpeji, mengungkapkan kerinduannya akan sosialisasi yang lebih intens mengenai pemanfaatan jangka panjang proyek ini bagi warga setempat.
Senada dengan itu, aspek keamanan menjadi perhatian bagi mereka yang tinggal berdampingan dengan area konstruksi.
Mia dari Dusun Jelateng berharap ada langkah-langkah tambahan berupa pelatihan mitigasi bencana dan kejelasan jalur evakuasi guna memberikan rasa tenang bagi keluarga di sekitar area pembangunan.
Baca Juga: Jasad Heri Ditemukan di Hulu Bendungan Meninting
Adaptasi Ekonomi di Tengah Perubahan Lingkungan
Berubahnya ekosistem hutan dan sawah menuntut warga melakukan penyesuaian dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Perubahan ini dirasakan cukup kompleks oleh para petani perempuan seperti Sri Indrayani, yang kini mencari cara baru untuk bertahan hidup setelah lahan pertanian mereka terdampak.
Tantangan ekonomi ini termanifestasi dalam beberapa hal.
Akses Sumber Daya: Beberapa warga kini harus menempuh perjalanan ekstra ke desa tetangga atau merogoh kocek lebih untuk kebutuhan domestik akibat perubahan akses air bersih.
Pilihan Mata Pencaharian: Perubahan kondisi lahan mendorong sebagian warga berpindah profesi, bahkan mempertimbangkan untuk bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) guna menjaga stabilitas ekonomi keluarga.
Urgensi Edukasi Migrasi Aman
Pilihan untuk menjadi buruh migran sering kali diambil dalam situasi yang mendesak.
Namun, minimnya edukasi mengenai prosedur migrasi resmi dari tingkat desa membuat perempuan rentan terhadap praktik calo dan risiko eksploitasi di luar negeri.
Ibu War dari Desa Midang menyoroti pentingnya peran pemerintah desa dalam mensosialisasi hak-hak pekerja migran agar warganya terhindar dari jeratan utang maupun TPPO.
Membangun Perlindungan dari Akar Rumput
Ketua BEK SP Mataram, Ida Hidayati, menekankan bahwa perlindungan sejati dimulai dari pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka. Melalui serangkaian pernyataan sikap, Solidaritas Perempuan bersama 12 komunitas lainnya menitipkan harapan kepada pemerintah.
Meninjau kembali regulasi yang berdampak pada akses sumber daya alam bagi masyarakat kecil.
Mengoptimalkan implementasi perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017.
Memastikan terciptanya lingkungan kerja yang layak bagi perempuan di sektor buruh tani, perkebunan, hingga migran.
"Edukasi yang menyentuh akar rumput adalah investasi terbesar untuk mencegah ketidakadilan sosial," pungkas Ida Hidayati.
Editor : Redaksi Lombok Post Online