LombokPost - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan utama dalam reses Anggota DPR RI Dapil NTB II Lale Syifaun Nufus.
Warga Lombok Barat mengeluhkan besarnya anggaran program tersebut di tengah himpitan ekonomi. Dialog terbuka ini berlangsung di Lombok Barat, Senin (4/5).
Masyarakat merasa khawatir dengan anggaran MBG yang mencapai Rp 1,2 triliun per hari.
Warga menilai angka itu terlalu fantastis. Mereka takut anggaran sektor lain yang lebih mendesak bagi rakyat kecil akan terpangkas.
Terlebih, saat ini harga kebutuhan pokok dan gas elpiji sedang melonjak tinggi.
”Kebutuhan pangan sekarang serba mahal. Harga gas elpiji 3 kilogram bahkan tembus Rp 27 ribu sampai Rp 30 ribu,” keluh salah satu warga.
Kondisi ini dinilai kontras dengan beban hidup rakyat kecil yang kian tertekan.
Warga berharap pemerintah lebih fokus pada stabilitas harga kebutuhan sehari-hari.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Lale Syifaun Nufus Darma Yustiawan memberikan penjelasan.
Ia memaparkan bahwa MBG adalah upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak.
Baca Juga: Masyarakat Harus Hati-hati, Penipu Catut Nama Kasatreskrim Polresta Mataram
Terutama bagi pelajar dari keluarga kurang mampu yang sering berangkat sekolah tanpa sarapan.
Program ini memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi untuk masa depan generasi bangsa.
Darma meminta masyarakat melihat program ini secara menyeluruh.
Pemerintah tetap mempertimbangkan sektor lain dalam penyusunan anggaran.
Terkait kenaikan harga beras dan gas, ia menyebut hal itu dipengaruhi oleh faktor global. Bukan semata-mata karena kebijakan dalam negeri.
Soal mahalnya gas elpiji 3 kilogram, Lale Syifaun Nufus mengakui adanya ketidaktepatan sasaran.
Baca Juga: Polda NTB Agendakan Periksa Ahli Migas Terkait Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi
Masih banyak pelaku usaha mampu yang menggunakan gas subsidi.
Hal ini memicu kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat rakyat kecil.
Lale mengajak warga mampu untuk lebih bijak menggunakan fasilitas bersubsidi.
”Ini persoalan kesadaran. Kalau yang mampu tetap menggunakan gas subsidi, maka masyarakat kecil yang akan kesulitan,” tegas Lale.
Aspirasi warga ini dipastikan akan dibawa ke tingkat pusat. Selain masalah pangan, Lale Syifa juga memaparkan berbagai program yang telah dikawal di Komisi VIII DPR RI. Mulai dari bantuan rumah ibadah, Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa, hingga bedah rumah.
Terkait masalah BPJS PBI yang non-aktif, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Menteri Sosial.
Pendataan ulang akan dilakukan agar bantuan jaminan kesehatan tersebut lebih tepat sasaran.
Semua keluhan warga akan menjadi bahan evaluasi perbaikan kebijakan ke depan. (ton/r8)
Editor : Kimda Farida