LombokPost – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait bersama Mendagri Tito Karnavian meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Peluncuran program untuk lima provinsi ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tepatnya di Lombok Barat.
Adapun lima provinsi yang melaksanakan program BSPS ini yakni Provinsi Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur dan NTB.
"Program BSPS ini adalah wujud nyata dari keinginan pak Presiden Prabowo agar warga Indonesia memiliki rumah yang layak huni," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai meluncurkan program tersebut bersama Mendagri Tito Karnavian dan beberapa kepala daerah.
Baca Juga: Kontrak Mataram Mall Berakhir Juli, Negosiasi Pemkot Mataram dan Pengelola Berjalan Alot
Menteri yang akrab disapa Ara ini mengungkapkan bahwa kuota nasional untuk program rumah subsidi dan perbaikan rumah swadaya mengalami lonjakan yang sangat luar biasa pada tahun ini.
"Luar biasa. Tahun lalu program BSPS hanya berkisar 45.000 unit se-Indonesia. Tahun ini kita lompat jauh menjadi 400.000 unit. Ini juga berkat dukungan kuat dari teman-teman DPR RI," tegas Maruarar dengan penuh semangat.
Berdasarkan laporan dari Kepala Balai, Maruarar menyebut total kuota RTLH yang membutuhkan penanganan di wilayah NTB secara keseluruhan mencapai kisaran 509.000 unit. Pemkab Lobar sendiri mengambil porsi sekitar 10 persen dari total kebutuhan tersebut untuk diselesaikan secara bertahap.
Selain program BSPS, Menteri PKP menambahkan bahwa pemerintah pusat juga menyiapkan skema bantuan rumah subsidi sebanyak 350.000 unit di Indonesia. perumahan khusus bagi para nelayan, hingga berbagai kemudahan perizinan yang diberikan secara gratis oleh pemerintah daerah.
"Ada PBG gratis, KUR perumahan dan lainnya una mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah," paparnya.
Baca Juga: Minta Warga Jangan Terpancing, Pemprov NTB Pastikan Flyer Penculikan Anak Hoaks
Sememtara Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha memaparkan jika pihaknya menargetkan sebanyak 1.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ditargetkan tuntas dibangun dan direhabilitasi pada tahun anggaran ini.
Langkah masif ini menjadi angin segar bagi Bumi Patut Patju, mengingat jumlah RTLH di wilayah tersebut masih tergolong tinggi. Berdasarkan data pemetaan terbaru, terdapat sekitar 80.000 unit lebih rumah yang masuk dalam kategori tidak layak huni di Kabupaten Lombok Barat.
Ummi Nurul, sapaannya menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengentaskan persoalan ini secara bertahap setiap tahunnya. Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Lobar telah mengalokasikan anggaran murni dari APBD sebesar Rp 10 miliar untuk mendukung program tersebut.
"Kami di kabupaten terus menganggarkan melalui APBD sebesar Rp10 miliar. Namun, tentu saja anggaran ini tidak akan cukup jika melihat kondisi luasan masyarakat kita yang membutuhkan," uraina
Untuk itu, sinergi dengan pemerintah pusat dan lembaga lain menurutnya menjadi kunci utama. Nurul Adha juga memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan baru yang diluncurkan oleh Kementerian PKP, khususnya mengenai penerapan sistem tender rakyat dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Baca Juga: Atap Dua Ruang Kelas Ambruk di SMAN 7 Mataram, Pemprov NTB Turun Tangan
Menurutnya, sistem ini sangat berpihak pada masyarakat bawah karena memastikan seluruh anggaran terserap secara efektif tanpa ada yang sia-sia. Toko bangunan lokal ikut bergerak, dan masyarakat merasakan langsung manfaat ekonominya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas PUPRPKP Lombok Barat Lalu Ratnawi menjelaskan, proses verifikasi di lapangan kini tengah diperketat. Petugas verifikator diturunkan hingga ke tingkat bawah untuk melihat data desil satu, angka kemiskinan, hingga indikator stunting. Hal ini dilakukan agar bantuan yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran.
Ratnawi memaparkan, dari total target 1.000 unit rumah tahun ini, sumber pendanaannya akan dikeroyok bersama melalui program BSPS, APBD Kabupaten, Basnas, hingga APBD Provinsi. Untuk alokasi dari APBD Lobar, bangunan baru dianggarkan sekitar Rp 35 juta per unit, sedangkan untuk program rehabilitasi (rehab) disiapkan sekitar Rp 25 juta per unit.
Nilai bantuan dari BSPS pun hampir sama, kisarannya di angka tersebut. Jika ditotal, perpaduan anggaran dari APBD kita dan BSPS pusat ini mencapai Rp 20 miliar lebih. Ini belum termasuk kontribusi dari Baznas Provinsi dan sumber lainnya. "Insya Allah, atas instruksi Bapak Bupati, target 1.000 unit tahun ini bisa tembus," kata Ratnawi optimis.
Editor : Redaksi Lombok Post