LombokPost–Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Lombok Barat memunculkan polemik di internal partai. Sejumlah Pengurus Anak Cabang (PAC) menyampaikan keberatan terhadap jalannya forum yang dinilai tidak berjalan sesuai mekanisme organisasi.
"Muscab terkesan sengaja diarahkan deadlock. Kami melihat ada kejanggalan dalam proses persidangan," ujar Ketua PAC PPP Kecamatan Kediri Maksum kepada Lombok Post, Senin (18/5).
Menurutnya, mayoritas PAC merasa kecewa lantaran sidang pleno yang membahas penentuan formatur berakhir deadlock tanpa adanya proses voting. Padahal, menurutnya, mekanisme pemungutan suara seharusnya dapat ditempuh apabila musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan.
Ia menjelaskan, situasi mulai memanas ketika sidang pleno memasuki tahapan penentuan formatur. Dalam forum tersebut, pimpinan sidang disebut memutuskan menghentikan jalannya persidangan tanpa melanjutkan opsi voting.
Baca Juga: Najib Dilantik Jadi Anggota DPRD Loteng, Gantikan Lalu Nursai dari PPP
Menurut Maksum, keputusan tersebut memunculkan kecurigaan di kalangan PAC karena dianggap bertentangan dengan ketentuan organisasi. Ia menilai pimpinan sidang semestinya membuka ruang pemungutan suara agar proses Muscab tetap berjalan dan menghasilkan keputusan yang sah.
"Kami mempertanyakan kenapa forum langsung dihentikan. Seharusnya kalau musyawarah tidak menemukan titik temu, maka dilanjutkan dengan voting," katanya.
Pihaknya juga menduga ada skenario tertentu yang membuat forum sengaja dibiarkan buntu. Dugaan itu, kata dia, melibatkan panitia maupun oknum pengurus DPW PPP NTB. Namun demikian, tudingan tersebut belum mendapat tanggapan resmi dari pihak DPW.
Maksum mengungkapkan, mayoritas PAC di Lombok Barat sebenarnya telah memberikan dukungan kepada Achmad Suparman untuk memimpin DPC PPP Lombok Barat. Dari total PAC pemilik hak suara, tujuh PAC diklaim mendukung Achmad Suparman, sedangkan tiga PAC lainnya berada di kubu Muhali.
Dengan komposisi dukungan tersebut, ia meyakini kubunya memiliki peluang besar memenangkan voting apabila mekanisme itu dijalankan dalam forum Muscab.
"Kalau dilakukan voting, kami optimistis menang karena dukungan sudah jelas. Itu sebabnya kami menilai ada pihak yang tidak ingin proses voting terjadi," tegasnya.
Baca Juga: Wacana PT Berjenjang: Golkar Setuju, Gerindra Tunggu DPP, PPP Menolak
Akibat polemik tersebut, tujuh PAC PPP Lombok Barat menyatakan menolak hasil Muscab yang dianggap tidak memenuhi prinsip demokrasi internal partai. Mereka juga berencana membawa persoalan itu ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP di Jakarta.
Langkah itu ditempuh sebagai bentuk upaya konstitusional agar DPP turun tangan mengevaluasi jalannya Muscab serta memastikan aturan AD/ART partai ditegakkan secara objektif.
Maksum menambahkan, para pengurus PAC siap memberikan klarifikasi langsung apabila dipanggil DPP. Menurutnya, suara PAC sebagai pemilik hak suara di daerah harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sikap organisasi.
Terpisah, Achmad Suparman yang dikonfirmasi mengenai polemik ini menyerahkan prosesnya kepada PAC. Sementara Muhali yang dikonfirmasi mengaku penentuan Ketua DPC PPP Lobar saat ini masih berproses di PAC. "Masih berproses," jawabnya.
Ditanya mengenai sejumlah pengurus PAC yang menuding ada skenario khusus terkait penentuan Ketua DPC PPP Lobar di tingkat DPW dan DPP, Muhali tak menanggapi.
Editor : Redaksi Lombok Post