LombokPost – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup birokrasi.
Hal ini dibuktikan dengan dominasi kepesertaan aparatur sipil negara (ASN) asal Lombok Barat dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Asisten III Setda Lobar Fauzan Husniadi menjelaskan, dari seluruh kabupaten/kota di NTB, Lombok Barat menjadi daerah yang paling banyak mengirimkan utusan. Langkah ini merupakan instruksi langsung dan bentuk komitmen nyata dari Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini untuk mencetak aparatur yang berkualitas.
"Ini adalah bentuk komitmen dari pimpinan kami, Bupati Lombok Barat, untuk peningkatan sumber daya manusia. Salah satu indikator penting dalam visi-misi daerah memang selalu menekankan pada peningkatan SDM yang berkualitas," ujar Fauzan Husniadi, Rabu (3/6).
Menurut Fauzan, pengiriman peserta dalam jumlah besar ini bukan sekadar rutinitas, melainkan investasi strategis yang berdampak langsung terhadap penilaian birokrasi daerah.
Ia menegaskan bahwa kapasitas SDM yang mumpuni berkolerasi positif dengan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Lombok Barat yang saat ini tercatat sebagai yang tertinggi di NTB.
"Sangat-sangat berpengaruh terhadap Indeks Reformasi Birokrasi kita. Kemarin kita sudah tahu bahwa Indeks RB Lombok Barat merupakan yang tertinggi di NTB. Biasanya paling tinggi, dapat 4 Plus," bebernya dengan nada optimis.
Fauzan menambahkan, jumlah perwakilan Lobar kali ini mencetak sejarah baru dibanding tahun-tahun sebelumnya yang biasanya hanya diwakili maksimal tiga orang. "Kalau dulu-dulu, saya saja bertiga. Paling banyak tiga orang. Sekarang, kita mengirimkan 14 orang. Bahkan dalam satu kelas itu, setengahnya dikuasai oleh peserta dari Lombok Barat," selorohnya.
Tak berhenti di tingkat eselon II, Pemkab Lobar juga sudah menyiapkan skema pelatihan kepemimpinan kedinasan (diklat) bagi para pejabat setingkat kepala bidang (kabid) dan kepala bagian (kabak) untuk tahun 2027 mendatang.
Lebih lanjut, Fauzan menjelaskan bahwa pola diklat PKN saat ini menuntut para peserta untuk mampu mengaplikasikan materi kepemimpinan, manajerial, dan kemampuan beradaptasi langsung di tempat kerja pascapelatihan nonklasikal.
Baca Juga: Usai Bongkar Bangunan di Pantai Pengantap, Pemkab Lobar Perketat Pengawasan Sempadan Pantai
Salah satu kompetensi krusial yang diasah dalam diklat tersebut adalah kemampuan berkomunikasi, digitalisasi, serta ketangkasan dalam mengambil keputusan strategis di masa-masa kritis. Hal ini sejalan dengan arahan yang selalu ditekankan oleh Bupati Lombok Barat.
"Seorang pimpinan itu harus cepat mengambil keputusan saat kondisi kritis. Tidak bisa lagi tanya A, B, C, D dan sebagainya. Di samping itu, kemampuan beradaptasi dengan perubahan termasuk digitalisasi adalah poin utama yang terus diasah," pungkasnya.
Editor : Kimda Farida