LombokPost – Sengkarut pemanfaatan aset daerah yang digunakan oleh STIE Akademi Manajemen Mataram (AMM) terus menjadi atensi serius jajaran legislatif.
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan pihak manajemen perguruan tinggi tersebut
"Kami sudah mendiskusikan masalah itu dengan teman-teman di Komisi I," ujar Ketua Komisi I DPRD Lombok Barat Ahyar Rosidi.
Dia mengungkapkan, pihaknya mendiskusikan persoalan ini secara internal bersama seluruh anggota komisi sebagai respons atas perkembangan situasi yang terjadi di lapangan. Terkait belum adanya titik temu mengenai sengketa aset tersebut.
Politisi PKS ini menegaskan, legislatif pada dasarnya memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap ketegasan yang telah ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mengamankan dan menertibkan aset-aset daerah.
Baginya, langkah penegasan memang diperlukan agar tata kelola aset daerah dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Baca Juga: Dampak Polemik Lahan, Mahasiswa STIE AMM Jauh Berkurang
Kendati demikian, Komisi I juga memandang pentingnya mengedepankan pendekatan yang persuasif guna mencari jalan keluar terbaik. Ahyar berharap, persoalan ini tidak hanya disikapi dari apa yang tampak di permukaan selama ini. Melainkan harus digali lebih dalam untuk menyentuh akar permasalahan demi melahirkan solusi yang lebih komprehensif.
"Yang pasti memang kami memberikan apresiasi kepada Pemkab Lombok Barat atas apa yang sudah dilakukan, perlunya ketegasan. Tapi tentu kita nanti mencari solusi terbaik," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kedua belah pihak untuk bisa duduk bersama di satu meja. Komisi I DPRD Lobar berencana untuk mengundang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar selaku perwakilan pemda, serta pihak manajemen AMM dalam waktu dekat.
Pertemuan ini diharapkan menjadi jembatan dialog agar diperoleh solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) dan tidak ada pihak yang dirugikan.
"Mudah-mudahan mereka bisa duduk bersama dan ada solusi terbaik, sehingga permasalahan AMM ini bukan hanya dilihat dari apa yang kita lihat dan saksikan selama ini. Tapi mungkin ada solusi-solusi yang lebih pas, yang bisa menguntungkan kedua belah pihak," tambah Ahyar.
Ketika ditanya mengenai kepastian jadwal pemanggilan resmi terhadap BPKAD dan AMM, Ahyar optimis agenda silaturahmi dan klarifikasi tersebut dapat segera terealisasi dalam waktu dekat.
"Insyaallah mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita lakukan itu (pemanggilan). Pernah kami diskusikan dengan teman-teman di Komisi I dan ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terealisasi pertemuan itu," paparnya.
Baca Juga: Pemkab Lobar Bantah Hibahkan Aset, Polemik AMM Kian Memanas
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Lobar Abubakar Abdullah mengatakan jika lahan AMM merupakan hak Pemkab Lombok Barat. Namun untuk mengambil alih lahan tersebut memang caranya perlu didiskusikan.
"Kita harus satu persepsi. AMM memamg hak kita, cuma dalam mengambil dan mengeksekusi hak kita harus dengan cara yang baik sesuai hukum yang ada," kata Abubakar.
Dia mengaku sangat mendukung aset daerah harus dikembalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Terlebih sudah lama aset tersebut tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Lombok Barat.
"Cuma itu tadi, perlu didiskusikan cara mengambilnya atau mengeksekusinya dengan baik dan sesuai dasar hukum yang ada," tandasnya.
Editor : Redaksi Lombok Post Online