LombokPost – Suasana di Kompleks Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar) mendadak tegang pada Senin pagi (20/7). Sejumlah ruangan penting, termasuk ruang kerja Bupati Lombok Barat disegel KPK.
Termasuk ruang kerja Kepala Dinas PUPRPKP Lobar. Penyegelan ini diduga kuat berkaitan dengan OTT Bupati Lobar Lalu Ahmad Zaini (LAZ) yang tengah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemerintah Kabupaten Lobar mengaku sangat terkejut dengan adanya insiden penyegelan yang terkesan mendadak tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pihak eksekutif daerah setempat masih menunggu kejelasan mengenai perkara hukum yang mendasari tindakan sterilisasi ruangan tersebut.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat Ahmad Saikhu saat dikonfirmasi oleh awak media membenarkan adanya penyegelan tersebut.
Dirinya menceritakan, pada malam sebelum kejadian, ia bersama jajaran Pemkab Lobar, termasuk Bupati, sebenarnya sempat menghadiri acara nonton bareng (nobar) Final Piala Dunia di Alun-alun hingga menjelang waktu subuh.
Namun, kepanikan mulai muncul ketika jajaran aparatur sipil negara (ASN) mulai memasuki area kantor pada pagi harinya.
"Kami baru mengetahui adanya penyegelan ini setelah masuk kantor pagi tadi. Begitu tiba di lokasi, kami mendapati beberapa ruangan sudah dalam kondisi tersegel," ujar Saikhu saat ditemui di ruang kerjanya.
Baca Juga: Ruang Kerja Bupati Lombok Barat Hingga Kadis PUPRPKP Lobar Disegel KPK, Bupati dan Kadis Ikut Diperiksa
Saikhu menegaskan bahwa hingga saat ini, Pemkab Lombok Barat belum menerima informasi resmi maupun surat pemberitahuan dari pihak penegak hukum terkait status penyegelan tersebut.
Kondisi ini membuat pihak internal pemerintah daerah dilingkupi rasa kaget sekaligus bingung mengenai duduk perkara yang sebenarnya.
Ketika ditanya mengenai keberadaan Bupati Lombok Barat, Pj Sekda menjelaskan bahwa setelah agenda nobar subuh itu selesai, dirinya belum bisa melakukan komunikasi kembali.
Upaya koordinasi secara langsung pun terkendala lantaran nomor kontak ajudan maupun staf pribadi bupati dalam kondisi tidak aktif sejak pagi hari.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas PUPRPKP Lobar juga dilaporkan diperiksa KPK saat penyegelan terjadi. Saikhu menjelaskan, kepala dinas sebenarnya beserta sejumlah pejabat eselon terkait harusnya berada di Mataram untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim) Tingkat II di BKPSDM Provinsi NTB, yang kemudian dilanjutkan dengan agenda visitasi kerja ke Provinsi Bali.
Meskipun situasi di pusat pemerintahan daerah sedang diterpa isu miring, Saikhu menjamin seluruh aspek pelayanan publik dan roda administrasi pemerintahan di Lombok Barat dipastikan tidak akan terganggu.
Baca Juga: Bupati Lobar Terjaring OTT Dugaan Atas Jual Beli Proyek di PT AMGM
Pemkab Lombok Barat telah menyiapkan skenario mitigasi untuk mengantisipasi kevakuman birokrasi.
"Pemerintahan harus tetap berjalan seperti biasa. Untuk urusan administrasi yang bersifat mendesak, posisi kepala daerah masih bisa diakomodasi oleh Wakil Bupati yang saat ini stand by dan aktif bertugas," pungkas Saikhu.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post