LombokPost - Komitmen mewujudkan desa inklusi yang ramah kelompok rentan terus dimatangkan Pemdes Gapuk.
Bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Lombok Barat, pemdes menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Perempuan Penanggung Jawab Keluarga (Puan Jaga) di area ruang terbuka pemukiman warga setempat.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian dan dorongan nyata untuk memperkuat resiliensi sosial-ekonomi kaum perempuan.
Baca Juga: Test Drive Suzuki Jimny 5 Door: SUV Ikonik yang Nyaman Dipakai Perempuan Aktif
Terlebih, kawasan Desa Gapuk diproyeksikan bakal mengalami transformasi kawasan seiring rencana pembangunan Kampus 3 UIN Mataram di wilayah tersebut.
Berdasarkan hasil identifikasi awal, tercatat sebanyak 211 perempuan di Desa Gapuk masuk dalam kategori Puan Jaga.
Mereka merupakan para perempuan yang harus memikul tanggung jawab tunggal.
Baca Juga: Sambut HUT RI Ke-81, Srikandi PLN NTB Salurkan Bantuan Modal Usaha untuk UMKM Perempuan di Kota Bima
Ini disebabkan karena faktor perceraian, suami yang mengalami keterbatasan fisik, maupun berstatus sebagai kepala keluarga dari kalangan pekerja migran.
Kelompok ini dinilai memikul beban kerentanan berlapis, baik dari sisi sosial, ekonomi, hingga pola pengasuhan anak-anak di bawah tanggung jawab mereka.
Kades Gapuk Nurdin menegaskan Puan Jaga dibentuk bukan sekadar wadah berkumpul, melainkan sebagai komitmen pemdes untuk menciptakan ruang aman sekaligus ruang juang bagi setiap warganya.
Baca Juga: PIM NTB Komitmen Bina UMKM Perempuan
”Kami tidak ingin ada warga yang terpinggirkan, terutama kaum perempuan yang harus berjuang sendirian mencari nafkah dan mengasuh anak,” ujarnya.
Pemdes Gapuk sengaja memilih konsep musyawarah di ruang terbuka hijau tengah pemukiman agar terbangun iklim partisipasi yang cair, setara, serta mengikis stereotipe patriarki dalam proses pembangunan desa. Seluruh aspirasi dan potensi dari 211 anggota Puan Jaga tersebut dirumuskan ke dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan dieksekusi secara berkala.
Sementara itu, Perwakilan Lakpesdam PCNU Lombok Barat Fauzi, menyatakan kesiapannya untuk melakukan pendampingan berkelanjutan terhadap komitmen dan RTL yang telah disepakati bersama. Pendampingan difokuskan untuk memastikan setiap program pemberdayaan benar-benar menyentuh kebutuhan riil kelompok Puan Jaga di lapangan.
”Kami akan mengawal pelaksanaan RTL ini agar program inklusi yang dicanangkan Pemdes Gapuk benar-benar berjalan efektif mendongkrak kemandirian Puan Jaga, serta tidak berhenti sekadar menjadi agenda seremoni,” tandas Fauzi. (nur/r8)
Editor : Redaksi Lombok Post OnlineSumber : Lombok Post