LombokPost - Pemkab Lobar terus menggenjot pemenuhan infrastruktur strategis daerah.
Tiga proyek besar yakni pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) Gunungsari, pembangunan jalan, hingga pengadaan lahan untuk Islamic Center (Masjid Baital Atiq) dipastikan tetap berjalan sesuai tahapan.
Wabup Lobar Nurul Adha, mengungkapkan untuk proyek RTH Gunungsari, pemda saat ini berfokus pada proses pematangan lahan.
Baca Juga: Dewan Dapil Gunungsari-Batulayar Desak Pemkab Lobar Lanjutkan RTH Gunungsari
Langkah tersebut diambil mengingat alokasi anggaran awal sudah siap dikucurkan.
”Untuk RTH, pemanfaatan dan realisasi fisiknya kemungkinan pada 2027. Untuk tahap sekarang fokus pada pematangan lahan karena anggarannya sudah ada,” ujar Nurul Adha.
Sementara untuk pembangunan jalan yang masuk dalam daftar proyek strategis daerah, pemkab memastikan prosesnya terus bergulir.
Baca Juga: Kasat Pol PP NTB Buka Sosialisasi Ketentuan Cukai di Gunungsari, Edukasi Pedagang Cegah Rokok Ilegal
Pihaknya menegaskan selama tidak ada pelanggaran aturan atau kendala hukum, seluruh proses akan terus dilanjutkan karena telah memasuki tahap penilai harga tanah.
Hal serupa berlaku pada skema pembebasan lahan untuk kawasan Islamic Center. Nurul Adha menekankan pentingnya transparansi dan ketaatan hukum dalam setiap proses pengadaan tanah daerah.
Untuk itu, TAPD secara khusus melibatkan Kabag Hukum Setda Lobar guna mengawal aspek legalitasnya.
Baca Juga: KPK Geledah Dua Rumah Pribadi Bupati Lombok Barat LAZ di BTN Belencong Gunungsari
”Islamic Center itu sudah berproses. Saya minta kalau memang aman, melalui tahapan appraisal dan aman dari sisi hukum, kita lanjut. Saya ajak Kabag Hukum di TAPD supaya tidak ada kekhawatiran dan langkah kita tidak salah,” tegasnya.
Guna memastikan kepastian kucuran anggaran pusat, wabup juga telah membangun komunikasi intensif dengan anggota DPR RI, Abdul Hadi, terkait dukungan kementerian terhadap proyek strategis di Lobar.
”Saya sudah kontak dengan pak Abdul Hadi DPR RI untuk memastikan proyek ini bukan sekadar janji ke masyarakat. Menurut beliau anggarannya aman dari pusat. Begitu ketersediaan lahan siap, kita akan bersurat dan bertemu langsung dengan Kementerian PU,” pungkasnya. (nur/r8)
Editor : Redaksi Lombok Post OnlineSumber : Lombok Post