LombokPost-Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Dapil NTB II Abdul Hadi menyoroti kebakaran Kampung Wisata Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
Abdul Hadi menyampaikan keprihatinan atas musibah tersebut sekaligus mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap aspek keamanan infrastrukturnya.
“Kita semua sangat berduka atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Desa Wisata Sade. Namun, kejadian ini harus menjadi titik balik evaluasi kita bersama,” ujar Abdul Hadi, Kamis (27/8).
Menurutnya, tragedi kebakaran di Sade harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem mitigasi bencana. Tanpa menghilangkan karakter dan nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat adat setempat.
Ia menilai terdapat tantangan besar dalam menjaga keaslian bangunan tradisional sekaligus memastikan keselamatan penghuni maupun wisatawan.
Karena itu, menurutnya, bentuk dan arsitektur bangunan adat tetap harus dipertahankan, tetapi sistem keamanannya perlu mengikuti standar modern.
Abdul Hadi secara khusus menyoroti kondisi permukiman Sade yang memiliki bangunan relatif berdekatan serta banyak menggunakan material alam.
Baca Juga: Tak Mau Ada Dewan 'Oplosan'! MPD PKS Mataram Pelototi Rapor dan Kapasitas Anggota Fraksinya
Kondisi tersebut, kata dia, membutuhkan sistem proteksi kebakaran yang terukur dan mudah diakses ketika terjadi keadaan darurat.
“Arsitektur dan bentuk aslinya harus dipertahankan, tetapi sistem keamanannya harus modern,” tegasnya.
Salah satu aspek yang dinilai mendesak adalah standardisasi jaringan infrastruktur dasar, terutama instalasi listrik dan ketersediaan air.
Abdul Hadi mengingatkan meningkatnya kebutuhan penggunaan listrik di kawasan wisata harus diimbangi dengan instalasi yang memenuhi standar keselamatan.
“Standardisasi jaringan infrastruktur, khususnya kelistrikan dan air di kawasan cagar budaya adalah hal mutlak. Beban penggunaan listrik saat ini sudah berbeda, instalasinya harus dipastikan aman untuk mencegah korsleting yang kerap menjadi biang kebakaran,” paparnya.
Selain instalasi listrik, dia mendorong pemerintah menyiapkan sarana hidran kebakaran di sejumlah titik strategis. Keberadaan hidran dinilai penting agar penanganan api dapat dilakukan sedini mungkin sebelum kebakaran meluas.
Di sisi lain, proses pemulihan kawasan Sade pascakebakaran dinilai membutuhkan keterlibatan lintas pemerintahan. Abdul Hadi menegaskan pembangunan kembali tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat adat.
Pembangunan kembali Desa Wisata Sade harus dilakukan dengan prinsip gotong royong. "Harus ada sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah," katanya.
Baca Juga: MPW PKS NTB Minta Nurul Adha Benahi Birokrasi Lobar, Hindari Kepemimpinan Otoriter Namun Tak Lembek
Sementara itu, kepedulian terhadap korban juga ditunjukkan PKS NTB. DPW PKS NTB bersama Fraksi PKS DPRD NTB menyalurkan bantuan dan santunan kepada warga terdampak kebakaran di Dusun Sade.
Penyerahan bantuan dihadiri Sekretaris DPW PKS NTB Dadan Andiyana, Ketua Fraksi PKS DPRD NTB TGH Patompo Adnan, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD NTB TGH Satriawan, serta Anggota Fraksi PKS H. Sambirang Ahmadi.
Dadan menyampaikan simpati mendalam kepada warga yang tertimpa musibah. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat dalam masa pemulihan.
“Kolaborasi penuh, baik dari sisi anggaran maupun perancangan tata ruang, agar Desa Sade segera bangkit, lebih aman, dan roh kebudayaannya tetap lestari,” pungkas Sekretaris DPW PKS NTB Dadan Andiyana.
Editor : Akbar Sirinawa
Sumber : Lombok Post