LombokPost — Pemdes Sekotong Barat memutar otak dalam mengelola anggaran . Itu karena alokasi Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat yang diterima memang mengalami penurunan drastis.
Sebelumnya, Desa Sekotong Barat menerima DD menembus Rp 1,9 miliar lebih. Kini, besaran anggaran yang dikucurkan menyusut tajam menjadi sekitar Rp 360 juta saja.
“Di tengah pengangkasan anggaran yang cukup signifikan tersebut, pemdes dipaksa menyusun skala prioritas yang tetap,” ungkap Kades Sekotong Barat.
Baca Juga: Kasus Korupsi Dana Desa, Polisi Kembali Limpahkan Berkas Perkara Mantan Kades Akar-Akar
Saharudin menjelaskan sebagian besar anggaran dialokasikan untuk sektor kesehatan. Lebih dari Rp 200 juta atau sekitar 70 persen dari total DD difokuskan untuk intensif kader di 19 posyandu.
Jumlah posyandu ini menjadi yang terbanyak di Lombok Barat. Hal itu sebanding dengan luas wilayah desa yang menaungi 21 dusun.
“Kondisi minimnya anggaran operasional ini berdampak langsung pada pembangunan fisik di tingkat tapak,” imbuhnya.
Baca Juga: Pemdes Tamansari Siasati Pembangunan Dengan Kolaborasi, Dampak Pemangkasan Dana Desa
Saharudin menegaskan pihaknya kini tidak memiliki ruang anggaran untuk proyek fisik mandiri.
Untuk perbaikan fasilitas publik, mempertahankannya dengan harapan pada program pokok anggaran DPD Lombok Barat.
Di sisi lain, desa juga kesulitan menggali Pendapatan Asli Desa (PADes).
Baca Juga: Pemdes Jatisela Andalkan PAD dan Pokir, Dampak Pemangkasan Dana Desa
Padahal Sekotong Barat kaya potensi wisata bahari seperti Gili Nanggu, Gili Tangkong, Gili Sudak, Gili Kedis, Gili Poh, dan Gili Lontar. Namun desa tidak bisa memungut retribusi langsung.
“Retribusi dan pajak objek pariwisata dikelola langsung pemkab, sehingga desa hanya menerima bagian melalui alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah,” terangnya.
Tantangan juga muncul di kawasan pesisir daratan karena mayoritas lahan berstatus kepemilikan pribadi. Area pesisir publik tersisa kini hanya difokuskan untuk titik tambat perahu wisatawan seperti di Batu Kijuk dan Batu Layar.
“Menghadapi situasi tersebut, pemdes fokus memperkuat penguatan ekonomi warga melalui pergerakan BUMDes serta BUMDesma di tingkat kecamatan,” ujarnya.
Editor : Redaksi Lombok Post OnlineSumber : Liputan Berita Lombok Post