LombokPost - Pemangkasan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdampak besar terhadap pembangunan infrastruktur di tingkat desa.
Kondisi ini dirasakan langsung Pemdes Eyat Mayang.
Kades Eyat Mayang Munawir Haris, mengungkapkan desanya kini harus berjuang mencari pendanaan alternatif.
Baca Juga: Lansia Meninggal Terbakar Saat Padamkan Kebakaran Lahan di Eyat Mayang Lembar
Mulai dari mengandalkan pokir DPRD hingga melobi anggaran APBD dan APBN.
Alokasi dana desa Eyat Mayang yang sebelumnya mencapai Rp 960 juta pada 2025, kini merosot tajam menjadi sekitar Rp 373 juta.
Kondisi kian berat karena pemotongan ADD mencapai Rp 100 juta hingga Rp 150 juta.
Baca Juga: Kasus Korupsi Dana Desa, Polisi Kembali Limpahkan Berkas Perkara Mantan Kades Akar-Akar
Sisa anggaran yang ada habis terserap untuk program wajib pemerintah pusat.
Antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT), insentif kader posyandu, penanganan kesehatan, hingga program pencegahan stunting.
”Sisa DD yang ada habis untuk menjalankan perintah wajib dari Permendes. Untuk membangun jalan rabat di satu dusun saja dari total 8 dusun di desa kami sudah tidak memungkinkan lagi. Situasi ini memaksa desa aktif berjuang melobi anggaran ke luar, seperti zaman program PNPM dulu,” ujar Munawir.
Baca Juga: Kasus Korupsi Dana Desa, Polisi Kembali Limpahkan Berkas Perkara Mantan Kades Akar-Akar
Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, Eyat Mayang juga dihadapkan pada ancaman banjir tahunan. Letak desa berada di kawasan cekungan yang dikelilingi Gunung Mareje dan Gunung Lebah Treng.
Air hujan dari perbukitan langsung meluap menerjang pemukiman warga akibat dua masalah utama. Yakni pendangkalan sungai parah serta buruknya drainase yang memicu penyempitan gorong-gorong.
Normalisasi sungai sangat mendesak karena muara ke laut telah tertimbun sedimentasi. Ketinggian tanah di dalam sungai bahkan sudah melebihi pematang.
Selain itu, saluran drainase di sepanjang jalan kabupaten dan provinsi berada sejajar dengan aspal. Kapasitas jembatan dan gorong-gorong juga terlalu sempit menampung debit air tinggi.
Baca Juga: Ruben Amorim Belum Akan Berhenti Melakukan Rotasi Pemain AC Milan untuk Cari Formula Terbaik
”Kendalanya, karena drainase dan jembatan itu berada di jalan kewenangan kabupaten dan provinsi, pihak desa tidak berani menyentuh plus tidak ada anggarannya. Kami sangat berharap BWS maupun pemda segera memprioritaskan pengerjaan fisik serta normalisasi di wilayah kami,” harapnya.
Meski dalam keterbatasan anggaran, Pemdes Eyat Mayang memastikan program prioritas nasional tetap berjalan. Di antaranya program rumah tidak layak huni (RTLH) dari DPR RI serta Rembuk Stunting. (nur/r8)
Editor : Prihadi ZoldicSumber : Lombok Post