LombokPost - Pemotongan alokasi Dana Desa (DD) pada tahun anggaran 2026 memukul telak arus pembangunan di Desa Sekotong Tengah.
Penyusutan anggaran yang cukup tajam
membuat pemdes setempat kesulitan mengeksekusi berbagai program prioritas.
Kades Sekotong Tengah Muhammad Burham mengakui ruang gerak fisko desanya kini sangat terbatas.
Baca Juga: Pemdes Tamansari Siasati Pembangunan Dengan Kolaborasi, Dampak Pemangkasan Dana Desa
”Adanya efisiensi ini membuat kita di desa tidak bisa berbuat banyak, sebab alokasi DD kita saat ini hanya menyisakan Rp 300 juta sekian,” ungkap Burham.
Kondisi tersebut memaksa pemerintah desa merombak ulang peta belanja pembangunan.
Sejumlah program fisik hingga pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya rutin berjalan terpaksa dirasionalisasi, bahkan dibatalkan.
Baca Juga: Kasus Korupsi Dana Desa, Polisi Kembali Limpahkan Berkas Perkara Mantan Kades Akar-Akar
Sektor yang paling merasakan imbasnya
adalah perbaikan infrastruktur jalan dasar di 10 dusun wilayah pegunungan.
Akses jalan yang amat dibutuhkan warga untuk aktivitas ekonomi harian itu kini harus masuk kotak cadangan.
Tak hanya jalan dusun, pengembangan
potensi pariwisata daerah setempat ikut
terkena getahnya.
Baca Juga: Dana Desa Sekotong Barat Dipangkas Drastis
Rencana revitalisasi objek wisata unggulan berupa kawasan mangrove dipastikan tertunda.
Jembatan kayu atau tracking menuju lokasi wisata tersebut saat ini rusak parah dan terputus.
Tanpa perbaikan infrastruktur jalan
masuk, objek wisata kebanggaan warga Sekotong itu terpaksa mati suri.
"Kondisi wisata mangrove kita saat ini sedang vakum karena jalan masuk atau tracking ke lokasi dalam keadaan putus,” ujar Burham.
Meskipun dihantam keterbatasan anggaran reguler, Pemdes Sekotong Tengah enggan berpangku tangan.
Pemerintah desa kini mengubah taktik dengan berburu dukungan alokasi pokir anggota DPRD.
Sinergi dan pengawalan dana aspirasi dewan diposisikan sebagai tumpuan utama untuk menambal kegiatan yang gagal terdanai.
Fokus usulan Pokir diarahkan pada sektor pertanian, penguatan UMKM, hingga perbaikan akses jalan utama.
Pihak desa meyakini bahwa keterbatasan fiskal dari pusat tak boleh menghentikan upaya menyejahterakan warga.
”Kami tetap optimistis untuk terus mengembangkan desa, baik di sektor pertanian, UMKM, hingga perbaikan
infrastruktur melalui pengawalan program Pokir dewan yang ada,” pungkas Burham. (nur/r8)
Sumber : Liputan Berita Lombok Post