LombokPost - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggelar Forum Komunikasi Publik.
Ajang tahunan tersebut menjadi wadah strategis menyerap masukan langsung dari pelaku usaha.
Langkah evaluasi ini bertujuan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perizinan secara berkelanjutan.
Baca Juga: DPMPTSP Mataram Minta Pelaku Usaha Tertib Laporkan Realisasi Investasi Lewat LKPM
Langkah berani kembali diambil Pemkab Lobar dalam memangkas birokrasi perizinan.
Melalui Forum Komunikasi Publik (FKP) yang digelar secara berkala, pembenahan sistem tak sekadar menjadi wacana di atas kertas.
Ajang tahunan ini dimanfaatkan secara optimal untuk menyerap aspirasi pelaku usaha, sekaligus mengevaluasi kinerja agar pelayanan perizinan Lombok Barat semakin responsif, transparan, dan berkelanjutan.
Baca Juga: Cegah Kasus Marina Bay Terulang, DPMPTSP NTB Perkuat Mitigasi Investasi
Semangat pembaharuan tersebut kian nyata dengan diluncurkannya tiga aplikasi digital sekaligus oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Kehadiran aplikasi STRIKE, SIBONA, dan DASSEIN menjadi bukti nyata bahwa pelayanan perizinan terus bertransformasi mengikuti tuntutan zaman.
Ketiga inovasi ini dirancang saling melengkapi untuk memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi para pemohon izin.
Baca Juga: Urus SIP Tak Lagi Ribet, DPMPTSP Mataram Gebrak Inovasi MPP Digital untuk Tenaga Medis
Secara teknis, aplikasi STRIKE memegang peranan kunci sebagai Sistem Tracking Izin Elektronik yang memungkinkan warga memantau pergerakan berkas secara real-time.
Sementara itu, SIBONA hadir mengurai antrean melalui Sistem Booking Nomor Antrean yang efisien.
Melengkapi ekosistem digital tersebut, aplikasi DASSEIN menyajikan Dashboard Sistem Elektronik Investasi daerah yang terintegrasi, guna memantau dinamika investasi secara akurat demi mendukung kesuksesan pelayanan perizinan Lombok Barat.
Inovasi berbasis teknologi ini selaras dengan program SPIRIT Lobar dalam menciptakan iklim ramah investasi.
Sambutan hangat pun mengalir dari jajaran KADIN, APERSI, hingga berbagai organisasi profesi setempat.
”Aplikasi digital ini sangat memudahkan pelaku usaha mengurus perizinan,” ungkap Perwakilan KADIN Lobar Nursin.
Di luar peluncuran aplikasi, ruang diskusi FKP juga menjadi arena hangat untuk mengurai berbagai isu strategis.
Para peserta menyoroti kebijakan moratorium izin minuman beralkohol di kawasan wisata, serta efektivitas rekomendasi organisasi profesi bagi tenaga medis.
Semua poin kritis ini disuarakan demi memastikan bahwa aturan yang berlaku tetap selaras dengan upaya optimalisasi pelayanan perizinan Lombok Barat di berbagai sektor perekonomian.
Pengembangan infrastruktur dan penataan kawasan tak luput dari perhatian.
Forum mendesak pemda segera merealisasikan jalur penghubung Senggigi menuju Pusuk serta melakukan penataan ulang zonasi kawasan Senggigi agar lebih variatif.
Di sisi lain, pengawasan terhadap ritel modern berjejaring diminta lebih diperketat.
Langkah ini penting agar ekspansi ritel tetap memberi ruang bagi produk UMKM lokal sesuai persentase ketentuan, sejalan dengan prinsip keadilan dalam pelayanan perizinan.
Guna memastikan tak ada warga yang tertinggal dalam arus digitalisasi, kalangan akademisi memberikan masukan konstruktif.
Pendekatan layanan gabungan secara hybrid diusulkan agar masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi tetap terlayani lewat sistem manual.
”Kami membuka diri untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegas Akademisi Unram Abdul Rahman.
Kepala DPMPTSP Lobar Hery Ramadhan, menegaskan komitmennya untuk menjaga keterbukaan saluran komunikasi kapan saja.
”Semua saran dan masukan akan kami sampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan. Tidak hanya melalui FKP, setiap saat kami membuka diri atas setiap keluhan dan pengaduan masyarakat sebagai bahan perbaikan kinerja kedepannya,” pungkas Hery.
Editor : Kimda FaridaSumber : Liputan Berita Lombok Post