LombokPost - Pemkab Lobar resmi meluncurkan 14 inovasi proyek perubahan daerah.
Langkah strategis ini lahir dari gagasan para peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Angkatan XIII untuk membenahi tata kelola birokrasi.
Pelayanan publik dituntut bergerak lebih cepat dan berorientasi pada hasil nyata di lapangan.
Baca Juga: Inovasi Unram, Perajin Perak Ungga Beralih ke Elpiji
”Seluruh karya inovasi ini harus berjalan nyata di lapangan. Pelayanan publik kepada masyarakat harus makin cepat dan tepat,” kata Wabup Lobar Nurul Adha.
Nurul Adha memberikan sejumlah evaluasi krusial terkait kinerja birokrasi di daerahnya. Sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan dasar warga menjadi perhatian paling tajam dari jajaran pimpinan daerah.
Mekanisme rujukan pasien di tingkat bawah dinilai masih membutuhkan pembenahan menyeluruh. Prosedur administrasi di lapangan dilarang keras menghambat proses penanganan medis warga.
Baca Juga: Suzuki Hadirkan Inovasi Fitur Parkir di Ruang Terbatas
”Sistem rujukan medis puskesmas menuju rumah sakit wajib lancar. Pasien darurat harus segera mendapatkan penanganan medis secara optimal tanpa hambatan,” ujarnya.
Masalah validasi data sosial juga tak luput dari sorotan pemerintah daerah. Keakuratan data kemiskinan menjadi kunci agar penyaluran bantuan sosial maupun program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bisa tepat sasaran.
Inovasi yang diluncurkan diharapkan mampu memotong alur birokrasi yang berbelit. Pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh program perubahan dirancang demi kemudahan masyarakat.
Baca Juga: Lombok Utara Luncurkan Lima Inovasi Hasil PKN
”Inovasi daerah bertujuan utama mewujudkan kesejahteraan seluruh warga,” tutur Pj Sekda Lobar Saepul Akhkam.
Selain masalah pelayanan publik, agenda rapat juga menyoroti kebijakan anggaran perubahan dan pembinaan kepegawaian.
Sektor pertanian dan kelautan dicatat sebagai penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Percepatan realisasi belanja anggaran terus didorong pada sektor-sektor produktif.
Pemkab Lombok Barat optimistis kemandirian tata kelola pemerintahan bisa terwujud jika potensi wilayah mampu dioptimalkan dengan baik. (nur/r8)
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post