LombokPost - Pemdes Bajur terus menggenjot efektivitas anggaran desa. Fokus utama diarahkan pada penguatan layanan publik dasar serta penanganan tengkes (stunting).
Musyawarah dari tingkat dusun hingga desa menjadi dasar penentuan skala prioritas pembangunan agar sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada.
”Pengalokasian program selalu kami sesuaikan dengan kondisi riil keuangan desa tanpa menetapkan target berlebihan,” ujar Kades Bajur Ahmad Rusni.
Hasilnya, pembangunan infrastruktur dasar pemukiman warga kini sudah menembus angka 90 persen.
Selain fisik, sektor kesehatan dan pendidikan konsisten mendapatkan jatah 20 persen dari total dana desa. Dana tersebut rutin diputar untuk program pemberdayaan dan pencegahan masalah gizi di masyarakat.
Baca Juga: Pemdes Tamansari Siasati Pembangunan Dengan Kolaborasi, Dampak Pemangkasan Dana Desa
”Program penanganan stunting terus berjalan melalui penyaluran bantuan makanan serta edukasi pengolahan gizi bagi ibu,” jelas Ahmad Rusni.
Meski begitu, tata kelola pelayanan publik di Bajur bukan tanpa hambatan. Kepadatan penduduk yang tinggi kerap memicu tantangan teknis di lapangan.
Salah satu tantangan terberat saat ini muncul pada penyaluran bantuan beras cadangan pangan pemerintah.
Baca Juga: Dana Desa Kotaraja Diduga Dipakai Kades dan Bendahara untuk Main Judol
Ratusan paket bantuan pangan tersebut terpaksa masih tertahan di tingkat desa. Penyebabnya adalah ketidaksesuaian data kriteria desil penerima manfaat pada sistem pemerintah pusat dengan kondisi riil di lapangan.
”Ratusan paket bantuan beras masih tertahan akibat ketidaksesuaian data kategorisasi desil sistem penerima manfaat,” ungkapnya.
Menanggapi persoalan ini, Pemdes Bajur mengambil langkah cepat dengan membuka ruang sanggah data bagi warga.
Baca Juga: Dana Desa Eyat Mayang Anjlok Drastis
Menariknya, perubahan status desil warga hingga dianggap mampu sering kali dipicu hal tak terduga, seperti penyalahgunaan identitas kependudukan untuk transaksi pinjaman dalam jaringan (pinjol).
”Aplikasi sistem sanggah membantu warga memperbaiki data kependudukan agar kembali menerima hak bantuan pangan,” kata Ahmad Rusni.
Guna memastikan bantuan segera sampai ke tangan yang berhak, pihak desa kini intens berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
Sinergi antara perangkat desa dan warga diharapkan dapat menjaga stabilitas sosial sekaligus menjamin kelancaran program pembangunan di Desa Bajur. (nur/r8)
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post