LombokPost – DPRD Kabupaten Lombok Barat mendesak pemerintah daerah agar segera menyediakan ruang ekspresi positif bagi generasi muda.
Langkah ini diambil untuk mengantisipasi munculnya kerawanan sosial seperti aksi geng motor yang belakangan ini kian meresahkan masyarakat di wilayah perbatasan dengan Mataram.
Anggota Komisi IV DPRD Lombok Barat, Syamsuriansyah, menyatakan bahwa kenakalan remaja sering terjadi karena minimnya kegiatan produktif yang bisa menampung energi mereka.
Baca Juga: Sumbawa Barat Buka Peluang Kerja Internasional, Siapkan 50 Pemuda Kerja ke Jepang
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memposisikan pemuda sebagai subjek utama pembangunan agar mereka tidak hanya menjadi sasaran politik.
“Pemuda harus dijadikan sebagai subjek utama, bukan sebagai objek dalam rangka politik praktis, dan pemerintah daerah harus memberikan wadah agar mereka bisa berekspresi ke hal-hal positif,” kata Syamsuriansyah.
Syamsuriansyah menilai energi pemuda yang bergabung dalam perkumpulan motor sebenarnya memiliki potensi besar jika diarahkan ke jalur konstruktif.
Baca Juga: Sumaji Terpilih Pimpin Forum Pemuda Pelopor NTB, Fokus pada Aksi Nyata
Ia menyarankan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Balai Latihan Kerja melalui pelatihan yang relevan, seperti keterampilan perbengkelan otomotif.
“Jangan salahkan pemuda sepenuhnya karena ruang atau space buat mereka tidak ada, sehingga tugas pemerintah daerah adalah memberikan jalan, solusi, dan ruang bagi mereka,” imbuh Syamsuriansyah.
Senada dengan itu, anggota Komisi IV DPRD Lombok Barat lainnya, Muhammad Munip, menyoroti pentingnya peran pemuda di era digital agar tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Momentum Hari Sumpah Pemuda dinilai sebagai waktu yang tepat bagi generasi muda untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa.
“Peran pemda adalah memperbanyak koordinasi dan kolaborasi untuk mengadakan sosialisasi serta memberikan ruang kreasi agar pemuda tidak terjerumus dalam pergaulan yang meresahkan,” ujar Muhammad Munip.
Upaya penyediaan ruang kreasi tersebut nantinya perlu didampingi oleh pengawasan terpadu dari berbagai pihak. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, legislatif, dan masyarakat diharapkan dapat membentengi generasi muda dari pengaruh negatif kelompok geng motor.
Editor : Pujo NugrohoSumber : Lombok Post