Pemkab Anggarkan Honor Operator Desa, Kebut Validasi Data Bansos

Nurul_Hidayati • Dipublikasikan Selasa, 17 November 2026 | 19:57 WIB
KABAR GEMBIRA: Wabup Lobar Nurul Adha (kanan) saat membuka sosilaisasi di Hotel Jayakarta, Senin (16/11). (NURUL/LOMBOK POST)
KABAR GEMBIRA: Wabup Lobar Nurul Adha (kanan) saat membuka sosilaisasi di Hotel Jayakarta, Senin (16/11). (NURUL/LOMBOK POST)

LombokPost - Pemkab Lobar mempercepat proses pemutakhiran data perlindungan sosial guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran kepada masyarakat membutuhkan.

Langkah konkret diwujudkan melalui pengalokasian honorarium khusus bagi para operator desa melalui APBDP. 

”Untuk operator desa yang menangani data terpadu kesejahteraan sosial maupun administrasi kependudukan masing-masing dialokasikan honor Rp 300 ribu per orang secara rutin,” ujar Wabup Lobar Nurul Adha.

Baca Juga: Mengenal Dono Kasino Indro, Legislator dari Lombok Tengah; Dari Anak Petani, Pernah Jadi Operator Alat Berat Hingga Staf Desa

Kebijakan pemberian insentif finansial ini diharapkan mampu memacu semangat kerja aparatur desa agar memberikan respons lebih cepat dalam memperbarui data.

Pemda juga mengadopsi sistem digitalisasi perlindungan sosial dengan melibatkan seluruh aparatur sipil negara turun langsung mendata kepala keluarga. 

”Setiap ASN nantinya akan mengampu sejumlah kepala keluarga untuk melakukan validasi menyeluruh mulai dari desil 1 hingga desil 10,” jelasnya.

Baca Juga: Diskominfotik Lombok Utara Gelar Bimte, Perkuat Kapasitas Operator Desa

Program kolaboratif bertajuk ASN Mengabdi ini ditargetkan meluncur secara resmi pada tanggal 1 Januari mendatang setelah tahap pemetaan wilayah rampung.

Hingga saat ini progres pemutakhiran data kelompok masyarakat miskin pada desil 1 sampai 5 telah mencakup sekitar 43 ribu kepala keluarga.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3A Lobar Arief Suryawirawan memastikan bantuan keuangan khusus (DKK) untuk 122 operator desa segera dicairkan bulan ini.

Baca Juga: Rp 36,11 Miliar Anggaran Desa Berdaya Transformatif Masuk Pos Bansos di APBD Perubahan 2026

Selain dukungan anggaran, pihaknya juga menggelar bimbingan teknis khusus bersama tim Kementerian Sosial bagi para operator desa yang baru bertugas. 

”Kami sedang menggencarkan verifikasi serta validasi terhadap 12 ribu sisa data desil nol agar seluruh warga terdata lengkap sebelum Desember,” ujarnya.

Percepatan integrasi data digital perlindungan sosial tersebut menjadi fondasi utama pemerintah daerah dalam menuntaskan persoalan kemiskinan ekstrem secara akurat. (nur/r8)

Editor : Prihadi Zoldic
Sumber : Lombok Post
Operator Desa Lobar Bansos Desil sosial