TANJUNG-Verifikasi terhadap penerima bantuan dana korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) oleh BNPB mengungkap masalah baru. Di dalam SK bupati, terungkap sejumlah nama penerima yang dobel, atau tidak terdapat NIK pada saat pendataan.
Untuk itu BPBD KLU mengumpulkan seluruh kepala dusun (kadus) guna mensinkronkan kembali data penerima bantuan di wilayahnya. Singkronisasi data ini digelar di halaman RSUD Tanjung, kemarin (16/5) . Para kadus ini diberikan blanko yang nantinya bakal diisi sejumlah kesalahan data warganya yang mendapatkan bantuan tersebut.
Kasi Rekonstruksi BPBD KLU I Wayan Sweden mengatakan, para kadus bertugas memperbaiki data hingga deadline yang ditentukan. “Kita kumpulkan para kadus untuk clearkan data nick dan nomor yang teridentifikasi di blanko. Sebab tanggal 18 Mei adalah batas waktu SK harus dikirim ke pusat,” ungkapnya.
Menurutnya, usai dilakukan singkronisasi, BPBD akan menghapus nama-nama yang dobel tersebut. Namun hal ini tidak akan membuat progres pencairan bantuan menjadi mandek. Pasalnya, dari SK awal hingga memasuki SK Bupati yang ke-26 ini banyak masyarakat yang telah melakukan pencairan hingga membangun hunian tetap (huntap) yang berkonstruksi rumah tahan gempa (RTG).
“Ini sudah di SK-kan bupati makanya diverifikasi BNPB pusat, mereka binggung karena kemarin kita tidak lampirkan NIK dan KK,” kata dia.
Ia mengungkapkan, data korban gempa yang mengalami kesalahan jumlahnya kurang lebih 17 ribu orang. Di antaranya dobel nama maupun NIK dan KK sebanyak 4,8 ribu orang, kemudian kesalahan yang tanpa NIK sebanyak 13 ribu orang.
Sweden menilai, kesalahan itu muncul lantaran banyak kadus yang kurang teliti saat menginput data. Pihak pemkab juga mesti mengejar deadline kucuran DSP tahap awal oleh BNPB, sehingga tidak melakukan verifikasi secara maksimal.
Sementara itu, progres pembangunan RTG di KLU sejauh ini masih jauh dari harapan. Berdasarkan data BPBD KLU tanggal 8 Mei 2019 lalu, dari target rusak berat 44,014 unit, bangunan yang sudah selesai hanya 768 unit. Sementara yang sedang dikerjakan sebanyak 5,340 unit.
Permasalahan jadi bertambah ketika jumlah tenaga pendamping atau fasilitator saat ini sangat terbatas. “Ada fasilitator di tiap desa namun mereka sudah putus kontrak tanggal 12 April lalu,” jelasnya. (fer/r4)
Editor : Administrator