"Ya, bupati dan OPD terkait sudah melihat langsung dampak dari tambang tersebut," kata Kabag Humas Setda Lotim Iswan Rakhmadi kepada Lombok Post, kemarin (9/9).
Pencemaran lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat khususnya petani di hilir merupakan salah satu yang diamini bupati. Kata Iswan, dari peninjauan tersebut, Pemkab Lotim melakukan rapat koordinasi mengenai langkah yang diambil untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
"Hasilnya, Pemkab Lotim akan bersurat ke gubernur untuk meminta tambang tersebut dievaluasi dan bila perlu ditutup," terang Iswan.
Iswan mengatakan, Pemkab Lotim mengharapkan adanya solusi terbaik dari pemerintah provinsi. Melihat dampak nyata yang selama ini dirasakan masyarakat di hilir. Terutama bagi para petani.
"Surat akan segera dilayangkan. Mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk kita semua," harapnya.
Kadis DLHK Lotim H Marhaban juga menjelaskan hal serupa. Ia bersama bupati telah turun meninjau langsung lokasi-lokasi tambang tersebut. "Sabtu lalu kita turun. Ada tiga tambang yang kita datangi," jelas Marhaban.
Menurut Marhaban, hanya pemprov yang bisa menyetop tambang tersebut. Meskipun rekomendasi dari DLHK Lotim ada, akan tetapi proses dari pengerjaannya yang saat ini menjadi evaluasi bersama. Kata Marhaban, dalam rekomendasi, pihaknya menerima laporan UKL/UPL yang telah ada.
"Sementara untuk pelaksanaannya kita tidak tahu akan seperti ini. Makanya saat ini kita minta dievaluasi. Karena ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang ada," jelasnya.
Salah satu yang dilanggar oleh penambang adalah melakukan pencucian melalui badan sungai. Marhaban menerangkan, seharusnya penambang membuat saluran irigasi berupa kolam. "Bukan langsung dicuci di sungai. Terkadang pekerja ini kan maunya mudahnya saja," jelasnya. (tih/r5)
Editor : Administrator